Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
Putra salah satu pendiri organisasi Islam Nahdlatul Ulama (NU) di Jombang, Jawa Timur, mendorong adanya islah/perdamaian terkait risalah rapat yang beredar secara digital dengan berisi tuntutan pemberhentian Ketua Umum PBNU K.H. Yahya Cholil Staquf dari jabatannya.
Putra pendiri NU asal Jombang, K.H. Abdul Wahab Chasbullah yakni K. H. Mohammad Hasib Wahab Chasbullah menyesalkan adanya risalah rapat yang beredar secara digital itu, karena di lingkungan NU selama ini tidak dikenal adanya pemecatan ketua umum PBNU.
"Kami prihatin ada informasi yang tidak solid diterima, sehingga terjadi risalah demikian. Mestinya ada 'tabayun' atau menjelaskan semua informasi yang diduga dari pihak yang dituduh," katanya di Jombang, tadi malam.
Pengasuh Ponpes Bahrul Ulum Tambakberas Jombang tersebut juga mengaku sempat mendengar bahwa Ketua Umum PBNU dipanggil oleh Rois Aam, namun saat itu hanya berdua saja. Saat itu, yang bersangkutan juga sudah memberikan alasan namun masih tidak bisa diterima alasan yang diberikan.
Akhirnya, risalah rapat itu pun beredar secara digital, meski risalah itu tidak ada tanda tangan dari Katib Aam PBNU, padahal surat itu harus ada tanda tangan Rais Aam dan Katib Aam.
"Ke depan, inSya-Allah sebagai dzurriyyah, putra putri pendiri dan cucu pendiri akan musyawarah bisa islahkan (damai)," kata Gus Hasib, sapaan akrabnya.
Ia pun ingin masalah ini juga bisa damai, demi NU menjadi lebih baik.
"Harus ada upaya islah dengan kiai sepuh. Di lembaga Mustasyar NU itu, kiai sepuh masih banyak, kami ajak bagaimana ini solusinya jika tidak bisa dipertemukan," kata dia.
Polemik pemecatan Ketua Umum PBNU berawal dari risalah rapat yang dilaksanakan pada 20 November 2025. PBNU mengadakan Rapat Harian Syuriyah PBNU di salah satu hotel di Jakarta Selatan.
Dalam rapat yang dihadiri 37 orang dari 53 pengurus harian Syuriyah PBNU tersebut membahas mengenai perkumpulan Nahdlatul Ulama.
Rapat tersebut juga menghasilkan beberapa risalah yang ditandatangani Rais Aam PBNU K.H. Miftachul Akhyar. Salah satu isi surat memuat permintaan agar Gus Yahya turun dari jabatannya sebagai Ketua Umum PBNU.
Beberapa faktor yang menjadi keputusan ini salah satunya buntut pengundangan narasumber yang diduga berafiliasi dengan dukungan terhadap Zionisme, yakni sebuah gerakan politik yang mendukung pemulangan dan pendirian negara Yahudi ke wilayah Palestina yang nantinya disebut Tanah Israel.
Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf menegaskan dirinya tidak memiliki niat untuk mundur dari jabatannya di tengah munculnya dinamika internal organisasi.
"Masa amanah yang saya terima dari Muktamar Ke-34 berlaku selama lima tahun dan akan dijalankan secara penuh," kata Gus Yahya di Surabaya, Minggu dini hari.
Gus Yahya juga mengklarifikasi bahwa hingga kini dirinya belum menerima surat resmi dalam bentuk apa pun terkait isu-isu internal yang beredar, termasuk dokumen yang beredar di khalayak mengenai risalah hasil rapat harian Syuriyah pada Kamis (20/11) yang memintanya untuk mundur dari jabatannya.(Ant/P-1)
Ia juga memastikan bahwa PBNU secara organisasi tidak terlibat dalam kasus yang melibatkan Eks Menag Yaqut.
Gus Yahya menyatakan bahwa saat ini seluruh elemen di bawah tidak menginginkan adanya keretakan organisasi.
Dalam pertemuan kiai sepuh NU tersebut, juga disimpulkan bahwa pemberhentian Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya sebagai Ketua Umum PBNU tak sesuai aturan organisasi.
Wasekjen PBNU KH Imron Rosyadi Hamid mengatakan Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya tak berhak mengatasnamakan sebagai Ketum PBNU.
Gus Yahya telah dicopot dari jabatannya sebagai Ketum PBNU. Katib Syuriyah mengatakan kekosongan jabatan ketum akan diisi oleh penjabat atau PJ.
Terdapat banyak faktor pemecatan KH. Yahya Kholil Staquf dari jabatan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Dari beberapa faktor, salah satunya terkait tata kelola keuangan.
Najib menegaskan bahwa fokus utama saat ini adalah meredakan ketegangan dan mendorong tercapainya islah atau rekonsiliasi di tubuh PBNU.
Lili Romli menekankan bahwa konflik yang berlarut-larut ini harus segera diakhiri karena tidak elok bagi organisasi yang dihuni oleh para kiai dan ulama.
Gus Yahya menegaskan bahwa satu-satunya jalan keluar untuk menyelesaikan dinamika internal organisasi adalah melalui permusyawaratan tertinggi, yakni muktamar.
KETUA Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) merespons rapat pleno yang diinisiasi oleh Syuriyah PBNU di Hotel Sultan, Jakarta, pada Selasa (9/12)
Persoalan internal yang muncul di tubuh PBNU, perdebatan mengenai tata kelola, serta polemik yang melebar ke ruang publik telah menimbulkan kegaduhan yang merugikan organisasi.
Ia menyebut, dalam forum tersebut ia memberikan penjelasan serta dilengkapi dengan dokumen. Pihaknya berharap dari hasil pertemuan ini menjadi awal yang baik.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved