Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Umum PBNU Yahya Cholil Staquf atau akrab disapa Gus Yahya mengatakan belum menerima dokumen apapun termasuk risalah rapat syuriyah PBNU yang meminta dirinya mundur. Ia menyebut bahwa Muktamar PBNU memberi amanat dirinya menjalankan tugas selama lima tahun memimpin PBNU.
"Amanah yang saya terima dari Muktamar Ke-34 berlaku selama lima tahun dan akan dijalankan secara penuh," ujarnya Gus Yahya setelah rapat koordinasi dengan sejumlah Pimpinan Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) di Surabaya, Jawa Timur, Minggu (23/11).
Lebih lanjut, kakak dari mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas itu mengatakan tak menerima dokumen berupa risalah hasil rapat Syuriyah yang digelar di Jakarta, Kamis (20/11). Risalah itu beredar di masyarakat isinya antara lain meminta Gus Yahya mengundurkan diri dan apabila tidak dilakukan dalam tiga hari, Syuriyah PBNU dapat meminta Gus Yahya untuk berhenti.
Sementara itu, Gus Yahya menegaskan Syuriyah PBNU tak punya kewenangan memberhentikan ketua umum. Oleh karena itu, ia meminta masyarakat mencermati dokumen risalah rapat Syuriyah yang beredar apakah sah atau tidak.
Selain itu, Gus Yahya juga menyebut Syuriyah PBNU tak punya kewenangan anggota PBNU yang masuk dalam jabatan struktural. Ia mengaku sudah berkomunikasi dengan pengurus Syuriyah dan berharap ada rekonsiliasi.
"Saya berharap rekonsiliasi internal dapat segera diwujudkan bersama para kiai sepuh dan jajaran struktur," ucap dia.
Ia juga menepis tudingan adanya aliran dana tidak sah dalam keuangan PBNU. Dugaan aliran dana ratusan miliar itu disebut menjadi alasan kedua Syariyah PBNU meminta Gus Yahya mundur. Gus Yahya mengatakan tak akan merespons apabila tudingan itu tanpa bukti dan data yang jelas.
Selain dugaan aliran dana, alasan lain Gus Yahya diminta mundur dari jabatannya disebut-sebut akibat kontroversi undangan Gus Yahya terhadap akademikus zionis, Peter Berkowitz dalam kegiatan Akademi Kepemimpinan Nasional NU, beberapa waktu lalu. (Ant/H-4)
Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, didampingi Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, menghadiri puncak peringatan Satu Abad Nahdlatul Ulama (NU) di Malang
Sekjen PBNU Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, membeberkan alasan fundamental di balik keputusan Presiden Prabowo Subianto melibatkan Indonesia dalam Board of Peace.
KETUA Umum PBNU Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya menyampaikan pesan mendalam kepada Presiden Prabowo Subianto terkait Board of Peace atau Dewan Perdamaian Gaza.
PRESIDEN Prabowo Subianto dijadwalkan menggelar pertemuan dengan puluhan pimpinan organisasi Islam dan tokoh pondok pesantren dari berbagai daerah pada hari ini.
Presiden Prabowo Subianto mengundang perwakilan sejumlah organisasi masyarakat Islam, termasuk PBNU, Muhammadiyah, dan MUI, ke Istana Kepresidenan RI, Jakarta.
Ketidakhadiran sejumlah tokoh penting dalam puncak peringatan Hari Lahir (Harlah) 100 Tahun Masehi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Istora Senayan.
Ia juga memastikan bahwa PBNU secara organisasi tidak terlibat dalam kasus yang melibatkan Eks Menag Yaqut.
Gus Yahya menyatakan bahwa saat ini seluruh elemen di bawah tidak menginginkan adanya keretakan organisasi.
Dalam pertemuan kiai sepuh NU tersebut, juga disimpulkan bahwa pemberhentian Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya sebagai Ketua Umum PBNU tak sesuai aturan organisasi.
Wasekjen PBNU KH Imron Rosyadi Hamid mengatakan Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya tak berhak mengatasnamakan sebagai Ketum PBNU.
Gus Yahya telah dicopot dari jabatannya sebagai Ketum PBNU. Katib Syuriyah mengatakan kekosongan jabatan ketum akan diisi oleh penjabat atau PJ.
Terdapat banyak faktor pemecatan KH. Yahya Kholil Staquf dari jabatan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Dari beberapa faktor, salah satunya terkait tata kelola keuangan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved