KPK Terus Selidiki Modus Baru Penyelewengan Pengadaan Lahan Kereta Cepat Whoosh

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan penyelewengan dalam pengadaan lahan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh). 

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengungkapkan modus yang terungkap diduga melibatkan praktik jual-beli tanah yang sebenarnya merupakan aset negara, namun kembali dijual dengan cara yang merugikan keuangan negara. Ia menuturkan bahwa pihaknya masih dalam tahap awal penyelidikan. 

“Jadi, nanti kita akan terus menelusuri adanya tanah-tanah yang diduga punya negara kemudian dijual kembali begitu, ya, dalam proses pengadaan lahan,” ujar Budi di Jakarta, Selasa (18/11).

Baca juga : KPK masih Fokus Selidiki Unsur Dugaan Korupsi Proyek Whoosh

Budi menegaskan bahwa modus yang terungkap ini sangat merugikan negara karena mengharuskan pemerintah membeli kembali tanah yang seharusnya sudah menjadi milik negara. 

“Artinya negara membeli kembali yang sebetulnya tanah itu adalah milik negara. Nah, modus-modus seperti ini masih terus didalami terkait dengan pengkondisian-pengkondisian dalam proses pengadaan lahannya,” tegasnya.

Selain itu, KPK juga sedang menelusuri kemungkinan adanya praktik mark up anggaran dalam proses pengadaan tanah tersebut. 

Baca juga : Bukan Cuma Utang Woosh, KPK Diminta Usut Penggelapan Tanah hingga Penimbunan Rel Baja

Meskipun demikian, Budi menyatakan bahwa identitas para saksi yang telah diperiksa masih dirahasiakan. 

“Karena ini memang di tahap penyelidikan, kami belum bisa menyampaikan pihak-pihak mana saja yang didalami, dimintai keterangan,” ujar Budi.

Sebelumnya, Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu juga mengungkapkan temuan yang serupa. 

Menurut Asep, beberapa oknum diduga menjual kembali tanah yang seharusnya milik negara kepada pemerintah dengan harga yang tidak wajar. 

“Ada oknum-oknum, di mana yang seharusnya ini milik negara, tetapi dijual lagi ke negara,” ungkap Asep.

Asep juga menambahkan bahwa tanah-tanah tersebut dijual dengan harga yang lebih tinggi daripada harga pasar, padahal tanah negara yang digunakan untuk proyek pemerintah tidak seharusnya dibeli lagi. 

“Kalaupun itu misalkan kawasan hutan, ya dikonversi nanti dengan lahan yang lain lagi, seperti itu,” jelas Asep.

KPK memastikan bahwa mereka akan terus memperdalam penyelidikan ini untuk mengungkap siapa saja yang terlibat dalam dugaan penyimpangan dalam pengadaan lahan proyek Kereta Cepat Whoosh. (Z-1)