Penolakan Gelar Pahlawan Soeharto, Bangsa Indonesia Enggan Berdamai dengan Masa Lalu

Sikap Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri yang menolak rencana pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden ke-2 RI Soeharto, dinilai mencerminkan bahwa bangsa Indonesia belum sepenuhnya berdamai dengan masa lalunya.

Dosen Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul Syurya M Nur mengatakan, sebagai mantan presiden sekaligus tokoh nasional, Megawati seharusnya menampilkan sikap kenegarawanan yang bisa menjadi teladan bagi masyarakat.

“Sebagai mantan Presiden, Ibu Mega seharusnya menunjukkan sikap kenegarawanan yang patut dicontoh. Bangsa ini adalah bangsa yang kaya rasa, termasuk rasa maaf yang seharusnya datang dari para pemimpinnya,” ujar Syurya di Jakarta, Sabtu (8/11).

Baca juga : Soal Gelar Pahlawan Soeharto, Muhammadiyah: Sangat Berjasa untuk RI

Menurut Syurya, bila penolakan itu didasari pengalaman pribadi atau sejarah keluarga besar Soekarno, maka langkah tersebut justru berpotensi menumbuhkan politik dendam yang bisa menghambat agenda rekonsiliasi nasional yang tengah digagas Presiden Prabowo Subianto.

“Pak Prabowo, saya yakin, bukan tipe pemimpin yang pendendam. Tapi kalau semangat rekonsiliasi yang beliau bangun diganggu, itu bisa mengacaukan program besar menuju kolaborasi nasional. PDIP ini partai besar dan punya pengaruh luas di daerah,” katanya.

Syurya menambahkan, banyak tokoh bangsa yang bisa dijadikan contoh bagaimana berdamai dengan sejarah tanpa harus menghapus sikap kritis terhadap masa lalu. Ia menilai Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Taufiq Kiemas, dan Prabowo Subianto adalah teladan nyata dari politik yang menyejukkan.

Baca juga : 24 Nama Masuk Prioritas Jadi Pahlawan Nasional, Ada Soeharto?

“Para pendahulu seperti Gus Dur dan Taufiq Kiemas sudah selesai dengan masa lalu. Mereka menunjukkan bahwa politik seharusnya berlandaskan cinta damai dan welas asih. Jangan terus memberi rakyat narasi dendam,” ujarnya.

Terkait jasa Soeharto, Syurya menilai penilaian sejarah harus dilakukan secara proporsional dan objektif.

“Kita harus adil. Jasa Soeharto di bidang pembangunan, ketahanan pangan, dan stabilitas nasional tidak bisa dihapus hanya karena kontroversi politik. Masa itu sudah berlalu, yang perlu kita lakukan adalah melanjutkan hal-hal baik yang pernah dibangun,” ucapnya.

Ia mengatakan pemberian gelar pahlawan nasional justru dapat menjadi simbol kebesaran bangsa.

“Itu akan menunjukkan bahwa Indonesia mampu mengakui jasa siapa pun tanpa membawa dendam sejarah. Narasi dendam harus dihapus dari ruang politik kita,” katanya.

Syurya menutup pernyataannya dengan menyerukan agar para elite politik berhenti menyebarkan narasi yang memecah belah dan lebih menonjolkan komunikasi politik yang menyejukkan.

“Saya heran, kenapa para pemimpin suka sekali membangun narasi dendam. Mereka seharusnya memberi contoh, membangun komunikasi yang baik, menyejukkan, dan memperkuat persaudaraan bangsa,” pungkasnya. (E-3)