Arahan Prabowo kepada Komite Reformasi Polri: Tegakkan Hukum Secara Adil

PRESIDEN Prabowo Subianto menegaskan bahwa keberhasilan suatu negara ditentukan oleh adanya kepastian hukum atau rule of law yang ditegakkan secara adil.

"Kita pahami bersama, bahwa keberhasilan suatu negara adalah apabila ada the rule of law, kepastian hukum. Ini kunci daripada keberhasilan sebuah negara," kata Prabowo saat memberi arahan kepada Komisi Percepatan Reformasi Polri, di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (7/11)

Menurut Presiden, pembangunan fisik dan ekonomi tidak akan mencapai hasil optimal tanpa penegakan hukum yang kuat dan berkeadilan. Ia menilai, sejarah telah menunjukkan bahwa fondasi kemajuan suatu bangsa terletak pada kekuatan sistem hukum yang ditegakkan secara konsisten.

Baca juga : Presiden Prabowo Akan Pimpin Pemusnahan 214,84 Ton Narkoba Hasil Sitaan Polri

"Bagian terpenting daripada the rule of law adalah penegakan hukum. Hukum boleh kita buat selengkap mungkin, tapi kalau penegakannya tidak baik, tidak adil, tidak mungkin macet hukum yang the rule of law itu bisa berjaya, bisa sukses," ucapnya.

Prabowo menyampaikan bahwa keberadaan negara sejatinya bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada seluruh warganya melalui kepastian hukum yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ia menekankan, inti keberhasilan pembangunan bangsa terletak pada kemampuan negara menyelenggarakan kekuasaan hukum yang pasti dan adil bagi semua.

"Jadi saudara-saudara, reformasi Polri saya kira bagian yang sangat krusial, penting dari pembangunan bangsa, dan kita juga tidak tertutup dan kita harus terbuka untuk mengkaji institusi-institusi lain dan kita harus berani," kata Prabowo.

Baca juga : Politisasi TNI-Polri kian Menguat di Satu Tahun Pemerintahan Prabowo

Prabowo juga membuka peluang untuk melakukan kajian terhadap institusi-institusi lain guna memperbaiki tata kelola lembaga penegak hukum di masa mendatang.

Prabowo melantik 10 anggota Komite Percepatan Reformasi Polri di Istana Merdeka.

Komite tersebut diketuai oleh Jimly Asshiddiqie, Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2003-2008. Anggota lainnya meliputi:

• Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kapolri
• Yusril Ihza Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan
• Otto Hasibuan, Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan
• Jenderal Pol. (Purn.) Tito Karnavian, Mendagri dan Kapolri periode 2016-2019
• Supratman Andi Agtas, Menteri Hukum
• Mahfud MD, Menko Polhukam 2019-2024 dan Ketua MK 2008-2013
• Jenderal Pol. (Purn.) Idham Azis, Kapolri periode 2019-2021
• Jenderal Pol. (Purn.) Badrodin Haiti, Kapolri periode 2015-2016

(Ant/P-4)