Headline
SERANGAN brutal dan mematikan dari Israel-Amerika Serikat (AS) ke Iran pada Sabtu (28/2) lalu membuat dunia terhenyak.
SERANGAN brutal dan mematikan dari Israel-Amerika Serikat (AS) ke Iran pada Sabtu (28/2) lalu membuat dunia terhenyak.
Kumpulan Berita DPR RI
ANALIS komunikasi politik Hendri Satrio atau Hensa menilai Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka perlu segera membangun kepercayaan masyarakat terhadap kualitas kepemimpinannya di tahun kedua memimpin Indonesia bersama Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Hensa, citra Gibran yang selama ini bergantung pada bantuan ayahnya, Joko Widodo, telah menimbulkan persepsi negatif di kalangan publik. Sehingga, publik tidak melihat kontribusi nyata dari Gibran selama menjabat sebagai wakil presiden.
"Menurut saya, Gibran harus membuktikan kualitasnya agar masyarakat percaya, bukan hanya menghindari persepsi bahwa perannya hanyalah tidak mengganggu presiden," ujar Hensa melalui keterangannya, Rabu (22/10).
Selama menjabat sebagai Wali Kota Solo dan Wakil Presiden, Gibran sering dikaitkan dengan pengaruh Jokowi. Hensa menilai hal ini membuat Gibran secara kualitas berbeda dengan wakil presiden sebelumnya seperti Ma'ruf Amin, Boediono, atau Jusuf Kalla, yang dianggap mampu memberikan dukungan substansial kepada presiden.
"Jadi yang harus diperbaiki Gibran itu adalah kepercayaan masyarakat akan kualitas dia, trust level terhadap kualitas dia. Karena selama ini kan citranya dia jadi wali kota dibantu oleh bapaknya, jadi wapres pun dibantu oleh bapaknya," kata Hensa.
Terkait dengan cara meningkatkan kualitasnya, Hensa berpendapat bahwa Gibran saat ini perlu fokus ke isu-isu krusial yang masih menggantung di mata masyarakat, contohnya adalah ijazah.
Menurutnya, Gibran tak bisa menghindari permasalahan ini sehingga harus menjelaskan sendiri ke publik. Berbeda dengan ayahnya, Joko Widodo, yang sudah tidak menjabat sehingga tidak perlu menjelaskan sesegera mungkin.
"Jadi menurut saya tuh kualitasnya yang harus dijelaskan ke masyarakat, semisal kalau dia ada isu tentang ijazah, tunjukkan saja ijazahnya bahwa memang dia punya ijazah, jangan seperti bapaknya yang gantung-gantung sekarang," kata Hensa.
"Pak Jokowi ijazahnya digantung-gantung kan ya karena dia juga sudah gak menjabat sebagai presiden, tapi Gibran masih jadi wapres sehingga harus dieselesaikan," lanjutnya.
Hensa menambahkan bahwa menyelesaikan isu ini penting agar masyarakat tidak lagi melihat tugas Gibran hanya sekedar tidak mengganggu Prabowo, melainkan kontribusi nyata.
"Jadi harus dihindari persepsi masyarakat cara dia membantu Prabowo adalah dengan tidak mengganggu Prabowo," pungkas Hensa. (I-3)
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
PENGAMAT komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai peluang Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka untuk maju pada Pilpres 2029 sangat kecil.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved