Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan Presiden Prabowo tidak menghapus Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO). Melainkan hanya merubah nama menjadi Badan Komunikasi Pemerintah.
"Ya yang pertama adalah begini ini bukan membentuk badan baru, tetapi mentransformasi yang perubahan dari kepala kantor komunikasi kepresidenan menjadi badan komunikasi pemerintah," ujar Pras sapaanya, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (17/9).
Pras membeberkan alasan perubahan nama badan yang sebelumnya dipimpin oleh Hasan Nasbi. Pras menegaskan dengan Badan Komunikasi Pemerintahan yang dipimpin oleh Angga Raka Prabowo memiliki tugas yang lebih luas.
"Cakupannya bisa juga pemerintah disini termasuk bagaimana nanti bagaimana kita mensinkronkan komunikasi pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah terhadap seluruh program-program yang sedang dan akan dikerjakan oleh pemerintah," jelas Pras.
Pras juga berharap dengan perubahan ini mampu memperbaiki komunikasi pemerintah. Mengingat komunikasi pemerintah kerap disorot negatif di tengah masyarakat.
"Ini kan ibarat main bola ini kita ganti pemain dengan harapan kita akan bisa memenangkan pertandingan," tandas Pras. (Bob/P-3)
Hasan Nasbi mengajak seluruh pihak tidak terburu-buru menyimpulkan akar masalah banjir di Sumatra.
Perubahan gaya pernyataan Purbaya ini muncul di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap disiplin komunikasi pejabat pemerintah.
Eks Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi mengkritik gaya komunikasi Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa
Hasan yang kini merupaka Komisaris PT Pertamina itu memeprtanyakan arah dan tujuan dari gaya komunikasi Purbaya.
Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi kritik Hasan Nasbi terkait gaya komunikasinya yang dinilai “koboi”. Menkeu menegaskan langkahnya dilakukan atas instruksi Presiden Prabowo
MENTERI Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa merespons mantan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi yang mengkritik gaya komunikasinya
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa mahasiswa memiliki hak untuk menyampaikan kritik.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan alasan pemerintah membentuk badan usaha milik negara (BUMN) baru untuk mengelola lahan pertambangan dan perkebunan kelapa sawit.
Indonesia menyiapkan sekitar 8.000 pasukan perdamaian untuk Gaza. Mensesneg Prasetyo Hadi menyebut keputusan masih menunggu kesepakatan internasional.
Mensesneg Prasetyo Hadi berharap panitia seleksi mampu menjaring pimpinan OJK yang kompeten dan memahami ekosistem jasa keuangan demi menjaga stabilitas pasar.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan upacara pengambilan sumpah Adies Kadir sebagai Hakim Konstitusi Mahkamah Konstitusi (MK) akan dilaksanakan dalam waktu dekat.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi meluruskan gagasan Presiden Prabowo Subianto soal program “gentingisasi” yang belakangan menjadi perhatian publik
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved