DPRD Jadi Eksekutor Proyek MBG Dinilai Bentuk Penyimpangan Tata Kelola

PENGAMAT politik dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, menilai keterlibatan anggota DPR maupun DPRD dalam proyek dapur MBG sebagai tindakan yang mencederai prinsip tata kelola pemerintahan. Menurut dia, kondisi ini hanya akan semakin menjauhkan parlemen dari kepercayaan rakyat.

“Saya kira ini salah satu hal yang bikin DPR sulit mendapatkan kepercayaan rakyat. Mereka selalu saja berupaya untuk melibatkan diri pada sesuatu yang seharusnya tidak patut,” kata Lucius, Minggu (14/9).

Lucius menegaskan, dalih tidak adanya larangan hukum bukanlah alasan yang dapat membenarkan keterlibatan legislator dalam proyek eksekutif. Sebab, dalam sistem pemerintahan, anggota DPR dan DPRD memiliki tugas pokok sebagai regulator, legislator, sekaligus pengawas kebijakan.

Baca juga : Serangga Bisa Jadi Menu MBG untuk Sesuaikan Potensi Daerah

“Melibatkan diri sebagai eksekutor dalam proyek seperti MBG jelas menyalahkan prinsip tata kelola. Bagaimana bisa pengontrol justru menjadi eksekutor?” ujarnya.

Ia mengingatkan, ketika fungsi pengawasan dan eksekusi kebijakan melebur dalam satu tangan, peluang penyimpangan kian terbuka lebar. Konflik kepentingan tidak lagi dapat dihindari karena parlemen kehilangan posisi netral sebagai pengontrol kebijakan.

“Pelibatan diri anggota DPRD dalam proyek dapur MBG jelas merugikan kebijakan Presiden. Ini merusak citra proyek MBG karena sejak awal membuka ruang bagi terjadinya penyimpangan,” ucap Lucius.

Ia bahkan menyebut kondisi itu memperkuat kesan publik bahwa MBG hanyalah 'proyek bancakan' semata, yang dikerjakan tanpa prinsip akuntabilitas. Celah tersebut, menurutnya, kerap dimanfaatkan sebagai jalan pintas anggota DPR maupun DPRD untuk meraup keuntungan pribadi.

“Jadi, sudah punya banyak tunjangan aneh-aneh, masih ditambah lagi mencari cuan tambahan dari jalur ilegal seperti itu. Sempurnalah DPR/D memang bermasalah,” tutup Lucius. (Far/P-3)