Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
Partai Gerindra merespons isu mundurnya Rahayu Saraswati Djojohadikusumo dari keanggotaan DPR untuk menjadi menteri. Ketua DPP Partai Gerindra Bambang Hariyadi mengatakan urusan menteri merupakan ranah prerogatif dari Presiden Prabowo Subianto.
"Kalau menjadi menteri benar kan itu urusan Presiden," kata Bambang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, hari ini.
Sekretaris Fraksi Gerindra DPR itu menepis spekulasi bahwa setiap mundurnya politisi dari DPR tengah dipersiapkan jadi menteri. Dia mencontohkan Mukhtarudin yang ditunjuk menjadi Menteri Pekerja Migran Indonesia (P2MI) ketika masih menjabat anggota Komisi XIII DPR.
"Beliau jadi menteri dulu baru mulai hari ini kalau nggak salah baru melakukan proses pengunduran diri. Karena syarat jadi ini (menteri) tidak harus mundur dulu kan. Begitu dilantik, sebelum dilantik baru dia melakukan pengunduran," ujar Bambang.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Rahayu Saraswati Djojohadikusumo mundur sebagai anggota DPR. Saras tercatat menjabat Wakil Ketua Komisi VII DPR.
"Saya menyatakan pengunduran diri saya sebagai anggota DPR RI kepada fraksi Partai Gerindra," kata Saraswati melalui unggahannya di akun Instagram @rahayusaraswati, Rabu, 10 September 2025.
Saraswati mundur karena terkait pernyataannya di podcast YouTube Antara TV 'On The Record' yang menuai sorotan publik. Dia mengatakan podcast yang dinilai disorot untuk menyakiti hati rakyat itu, tayang pada 28 Februari 2025.
Podcast berdurasi 42 menit itu berjudul Rahayu Saraswati kupas isu perempuan hingga kolaborasi ekonomi kreatif. Menurut Saraswati, ada potongan video yang membuat narasi tidak utuh.
Pernyataan Saraswati itu terkait bahwa tuntutan masyarakat agar pemerintah menyediakan lapangan kerja adalah cerminan dari 'mental kolonial'. Keponakan dari Presiden Prabowo Subianto itu berpendapat bahwa di era modern ini, generasi muda seharusnya tidak lagi bergantung pada pemerintah untuk menciptakan pekerjaan, melainkan harus proaktif menjadi pengusaha.
"Kalau masih bersandar kepada sektor-sektor padat karya dan bersandar kepada pemerintah untuk provide the jobs, kita masih di zaman kolonial berarti. Yang di mana kita bersandar kepada si raja dan si ratu dan si priyayi untuk ngasih kita kerjaan. No, kita udah move on dari situ," ujar Saras dikutip dari podcast.(P-1)
Isu perombakan kabinet kembali mencuat di tengah dinamika pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Isu perombakan kabinet kembali menguat seiring santernya kabar nama Wakil Ketua Komisi I DPR RI dari Fraksi Gerindra, Budi Djiwandono, yang disebut-sebut berpeluang masuk ke jajaran eksekutif
Reshuffle kabinet kelima mencuat setelah Thomas Djiwandono terpilih menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia. Juda Agung, Budi Djiwandono, dan Sugiono disebut bakal bergeser posisi.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky resmi menunjuk Kyrylo Budanov sebagai Kepala Staf Presiden di tengah skandal korupsi dan perombakan kabinet besar-besaran.
Prabowo juga melantik Aminuddin Ma'ruf dan Tedi Bharata sebagai Wakil I dan II BP BUMN.
Budiman mengaku tidak tahu soal namanya yang masuk dalam salah satu kementerian menjadi wakil menteri, berdasarkan informasi yang berkembang.
WAKIL Ketua Umum Partai NasDem, Saan Mustopa menilai munculnya wacana dukungan terhadap Presiden Prabowo Subianto untuk kembali maju pada Pilpres 2029 hal yang wajar.
PARTAI NasDem menanggapi santai langkah PAN yang mendukung Presiden Prabowo Subianto dan Zulkifli Hasan sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres) pada Pilpres 2029 mendatang.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengonfirmasi bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menerima undangan untuk menghadiri KTTĀ Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian Gaza.
Presiden Prabowo Subianto menerima audiensi sejumlah perwakilan pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) di kediaman pribadinya di Hambalang..
Kejaksaan Agung menindaklanjuti perintah Presiden Prabowo Subianto untuk memeriksa eks pejabat BUMN terkait dugaan kebocoran anggaran.
KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak menyebut Presiden Prabowo menekankan evaluasi berkelanjutan dan peningkatan kinerja TNI-Polri demi rakyat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved