Headline
Tradisi halal bi halal untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan.
Tradisi halal bi halal untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan.
Kumpulan Berita DPR RI
Partai Gerindra merespons isu mundurnya Rahayu Saraswati Djojohadikusumo dari keanggotaan DPR untuk menjadi menteri. Ketua DPP Partai Gerindra Bambang Hariyadi mengatakan urusan menteri merupakan ranah prerogatif dari Presiden Prabowo Subianto.
"Kalau menjadi menteri benar kan itu urusan Presiden," kata Bambang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, hari ini.
Sekretaris Fraksi Gerindra DPR itu menepis spekulasi bahwa setiap mundurnya politisi dari DPR tengah dipersiapkan jadi menteri. Dia mencontohkan Mukhtarudin yang ditunjuk menjadi Menteri Pekerja Migran Indonesia (P2MI) ketika masih menjabat anggota Komisi XIII DPR.
"Beliau jadi menteri dulu baru mulai hari ini kalau nggak salah baru melakukan proses pengunduran diri. Karena syarat jadi ini (menteri) tidak harus mundur dulu kan. Begitu dilantik, sebelum dilantik baru dia melakukan pengunduran," ujar Bambang.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Rahayu Saraswati Djojohadikusumo mundur sebagai anggota DPR. Saras tercatat menjabat Wakil Ketua Komisi VII DPR.
"Saya menyatakan pengunduran diri saya sebagai anggota DPR RI kepada fraksi Partai Gerindra," kata Saraswati melalui unggahannya di akun Instagram @rahayusaraswati, Rabu, 10 September 2025.
Saraswati mundur karena terkait pernyataannya di podcast YouTube Antara TV 'On The Record' yang menuai sorotan publik. Dia mengatakan podcast yang dinilai disorot untuk menyakiti hati rakyat itu, tayang pada 28 Februari 2025.
Podcast berdurasi 42 menit itu berjudul Rahayu Saraswati kupas isu perempuan hingga kolaborasi ekonomi kreatif. Menurut Saraswati, ada potongan video yang membuat narasi tidak utuh.
Pernyataan Saraswati itu terkait bahwa tuntutan masyarakat agar pemerintah menyediakan lapangan kerja adalah cerminan dari 'mental kolonial'. Keponakan dari Presiden Prabowo Subianto itu berpendapat bahwa di era modern ini, generasi muda seharusnya tidak lagi bergantung pada pemerintah untuk menciptakan pekerjaan, melainkan harus proaktif menjadi pengusaha.
"Kalau masih bersandar kepada sektor-sektor padat karya dan bersandar kepada pemerintah untuk provide the jobs, kita masih di zaman kolonial berarti. Yang di mana kita bersandar kepada si raja dan si ratu dan si priyayi untuk ngasih kita kerjaan. No, kita udah move on dari situ," ujar Saras dikutip dari podcast.(P-1)
Isu perombakan kabinet kembali mencuat di tengah dinamika pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Isu perombakan kabinet kembali menguat seiring santernya kabar nama Wakil Ketua Komisi I DPR RI dari Fraksi Gerindra, Budi Djiwandono, yang disebut-sebut berpeluang masuk ke jajaran eksekutif
Reshuffle kabinet kelima mencuat setelah Thomas Djiwandono terpilih menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia. Juda Agung, Budi Djiwandono, dan Sugiono disebut bakal bergeser posisi.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky resmi menunjuk Kyrylo Budanov sebagai Kepala Staf Presiden di tengah skandal korupsi dan perombakan kabinet besar-besaran.
Prabowo juga melantik Aminuddin Ma'ruf dan Tedi Bharata sebagai Wakil I dan II BP BUMN.
Budiman mengaku tidak tahu soal namanya yang masuk dalam salah satu kementerian menjadi wakil menteri, berdasarkan informasi yang berkembang.
Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan bertemu Presiden Jokowi dan SBY di Istana Kepresidenan Jakarta. Pertemuan ini mengikuti silaturahmi sebelumnya dengan Megawati.
Puan Maharani memberikan sinyal positif pertemuan lanjutan dengan Presiden Prabowo Subianto pasca pertemuan Megawati di Istana Merdeka.
SUASANA haru dan antusiasme tinggi mewarnai acara open house Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Sabtu (21/3/2026).
WACANA pemotongan gaji pejabat yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto dinilai logis sebagai langkah penghematan anggaran negara.
Wacana pemotongan gaji pejabat negara bukan hanya urusan angka atau penghematan, namun pernyataan politik yang benar-benar bisa menjadi politik simbolis atau otoritas moral.
PRESIDEN Prabowo Subianto menegaskan lahan milik badan usaha milik negara (BUMN) tidak boleh diperlakukan sebagai komoditas komersial.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved