Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
Dalam proses pemeriksaan di KPK terkait korupsi kuota haji di Kementerian Agama, Ustaz Khalid Basalamah mengaku menjadi korban biro umrah dan haji asal Pekanbaru, Riau, yakni PT Muhibbah Mulia Wisata. Selain itu, dia juga menyebut nama pemilik travel tersebut yaitu Ibnu Masud.
Perlu diketahui, Ibnu Masud merupakan pemilik PT Muhibbah Mulia Wisata dan menjabat sebagai komisaris di perusahaan tour dan travel tersebut.
Ibnu Masud mendirikan PT Muhibbah Mulia Wisata pada 17 April 2000 dengan kantor pusat di Jalan Kartini No 1 Bukitraya Pekanbaru, Riau.
Muhibbah sendiri bergerak di bidang penyelenggaraan haji, umrah, tour outbound/inbound, ticketing, pengurusan visa dan penginapan.
Perusahaan ini memiliki izin resmi dari Kementerian Agama (Kemenag) untuk penyelenggaraan haji khusus dan umrah.
Setelah disebut oleh Khalid Basalamah, laman resmi PT Muhibbah yaitu muhibbahtour.com tidak dapat diakses. Sementara itu, akun Instagram resmi PT Muhibbah memiliki 7 ribu followers dan dalam bio Instagramnya dituliskan bahwa mereka memiliki izin resmi dari Kemenag. (Des)
Ibnu Masud juga sempat diperiksa KPK pada Kamis, 28 Agustus 2025. Ia diperiksa dalam kapasitasnya sebagai Komisaris PT Muhibbah Mulia Wisata bersama sejumlah saksi lain di antaranya Ketua Umum Himpuh, M Firman Taufik. (E-3)
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak segera memanggil Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi kuota haji 2023-2024.
KPK diminta segera menjerat pihak swasta yang diduga terlibat kuat dalam pusaran kasus tersebut.
Budi mengatakan, ada sejumlah orang yang perannya masih diulik penyidik dalam kasus ini. Mereka yang diawasi mulai dari pejabat sampai pihak swasta.
Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menanggapi kasus dugaan korupsi kuota haji yang menjerat mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.
KPK didesak mengusut tuntas aliran dana dugaan korupsi kuota haji Kemenag 2023–2024 yang diperkirakan merugikan negara hingga Rp1 triliun.
KPK menegaskan adanya aliran dana dugaan rasuah dalam penyelenggaraan dan pembagian kuota haji ke Ketua Bidang Ekonomi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Aizzudin (AIZ).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved