Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA DPR RI Puan Maharani memimpin pertemuan antara pimpinan DPR dengan pimpinan-pimpinan fraksi partai politik yang ada di DPR. Puan mengumpulkan para pimpinan fraksi untuk urun rembuk membahas transformasi DPR, termasuk aspirasi-aspirasi dari rakyat.
Pertemuan yang dipimpin Puan ini dihadiri oleh semua Wakil Ketua DPR yakni Sufmi Dasco Ahmad, dan Cucun Ahmad Syamsurijal dan Saan Mustopa, serta ketua-ketua fraksi di DPR. Puan bertemu para pimpinan fraksi di Ruang Rapat Pimpinan DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/9).
“Saya baru saja memimpin urun rembuk untuk tranformasi DPR. Semua Ketua Fraksi sepakat menghentikan tunjangan perumahan bagi anggota, dan melakukan moratorium kunjungan kerja bagi anggota dan komisi-komisi DPR,” kata Puan.
Puan menyatakan DPR senantiasa terbuka dan melakukan evaluasi. Ia mengatakan DPR akan terus berbenah dan memperbaiki diri.
"Apa yang menjadi aspirasi masyarakat pasti akan kami jadikan masukan yang membangun,” ungkap Puan.
Puan memastikan DPR akan berupaya melakukan reformasi kelembagaan agar bisa sesuai harapan rakyat.
“Saya sendiri yang akan memimpin reformasi DPR,” tegasnya.
Sebelumnya, DPR mengundang perwakilan 16 organisasi mahasiswa untuk berdialog mengenai kondisi bangsa saat ini pasca aksi demonstrasi besar-besaran di berbagai daerah pada 25-31 Agustus 2025 pada Rabu (3/9). Para perwakilan mahasiswa itu pun menyampaikan aspirasi mereka kepada DPR.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang ikut menemui para mahasiswa menyatakan aspirasi terkait tunjangan hingga keterbukaan DPR akan menjadi pertimbangan ke depan. Ia menyebut DPR akan melakukan reformasi yang dipimpin langsung oleh Puan.
"Reformasi DPR akan dipimpin langsung oleh ketua DPR, Ibu Puan Maharani untuk menjadi DPR yang lebih baik dan transparan," kata Dasco dalam forum penyampaian aspirasi mahasiswa di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (3/9).
Dasco menjelaskan proses evaluasi internal sebenarnya sudah mulai dilakukan sebelum forum dialog bersama elemen mahasiswa hari ini. Ia menyebut pertemuan dengan perwakilan mahasiswa merupakan momentum untuk evaluasi.
"Ya kami sudah melakukan evaluasi bahkan sebelum acara hari ini Nah evaluasi-evaluasi menyeluruh dan reformasi DPR akan dipimpin langsung oleh Ketua DPR Ibu Puan Maharani untuk menjadi DPR yang lebih baik dan transparan," tuturnya. (P-4)
KETUA DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa pihaknya saat ini memilih untuk fokus pada urusan kesejahteraan rakyat dan sinergi program pemerintah dibandingkan Pilpres 2029.
Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa keselamatan jemaah haji Indonesia harus menjadi prioritas utama di tengah kondisi geopolitik Timur Tengah yang kian memanas.
Puan memperingatkan pemerintah agar ketegangan di Timur Tengah tidak menjadi alasan pembiaran atas lonjakan biaya transportasi.
KETUA DPR RI Puan Maharani mengaku mendukung Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) soal aturan pembatasan akses media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun.
Penguatan pengawasan semata tidak akan cukup jika tidak dibarengi dengan kesadaran moral dari para pemangku kepentingan di daerah.
Tasyakuran atas penganugerahan gelar doktor kehormatan kepada Megawati serta pelaksanaan ibadah umrah bersama kedua anaknya, Puan Maharani dan Prananda Prabowo.
NasDem menanti putusan MKD DPR terkait status Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach yang dinonaktifkan karena isu tunjangan DPR.
Setelah tunjangan perumahan dihapus, anggota DPR RI masih menerima gaji dan tunjangan sebesar Rp65,5 juta per bulan.
WAKIL Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan 6 poin keputusan sebagai jawaban atas tuntutan 17+8 rakyat, diputuskan 6 poin kesepakatan.
Ketua DPR RI Puan juga menyampaikan permohonan maaf atas sikap atau pernyataan sejumlah anggota DPR yang belakangan dinilai menyinggung perasaan publik.
Menurutnya, formulasi gaji pejabat legislatif harus jelas, berbasis bobot tugas, kinerja, dan kepatutan, dengan mempertimbangkan keadilan bagi masyarakat serta kemampuan fiskal negara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved