Headline
Seorang mahasiswa informatika membuat map Aksi Kamisan di Roblox.
Seorang mahasiswa informatika membuat map Aksi Kamisan di Roblox.
SETELAH unjuk rasa yang berujung ricuh di sejumlah daerah dan menimbulkan korban jiwa, sejumlah partai politik mengingatkan anggotanya di parlemen. Partai bahkan menyatakan siap dievaluasi tunjangan dan fasilitasnya.
DPP Partai Golkar menyampaikan bahwa Fraksi Partai Golkar siap untuk ditinjau serta dievaluasi tunjangan dan fasilitasnya.
"Kami sudah nyatakan kemarin bahwa kami siap atas evaluasi, revisi bahkan pembatalan sekalipun,” kata Ketua Fraksi sekaligus Sekjen DPP Partai Golkar Sarmuji dikutip Metrotvnews.com, Sabtu (30/8).
Instruksi yang mirip disampaikan oleh Partai Amanat Nasional (PAN) melalui akun Instagram-nya, @amanatnasional.
Dalam unggahan bertajuk ”Maklumat Ketua Umum!” itu disebutkan bahwa Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menginstruksikan kepada seluruh anggota DPR dan DPRD dari PAN untuk bertindak, berpenampilan, dan berbicara sesuai kepatutan.
Zulkifli juga meminta agar anggotanya di parlemen rendah hati dalam mendengar aspirasi ataupun merespons kritik publik.
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bahkan menyatakan dukungan pada keputusan DPR untuk meniadakan tunjangan rumah anggota DPR.
Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI Budisatrio Djiwandono mengatakan Fraksi Gerindra menyetujui penghentian tunjangan-tunjangan anggota dewan yang tidak memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat.
"Fraksi Gerindra telah mendengar keluhan serta tuntutan masyarakat terutama terkait tunjangan-tunjangan anggota dewan yang mencederai perasaan dan kepercayaan rakyat. Untuk itu kami siap untuk meninjau ulang, serta menghentikan tunjangan-tunjangan tersebut,” kata Budisatrio dikutip Antara, Sabtu (30/8)
Budisatrio juga menginstruksikan seluruh anggota DPR Fraksi Partai Gerindra untuk tidak melakukan kunjungan kerja ke luar negeri.
Ia memerintahkan agar seluruh anggota fraksi tetap berada di Indonesia serta turun langsung untuk berkomunikasi dan memahami keresahan masyarakat saat ini.
Di sisi lain, Ketua DPR RI Puan Maharani turut merespons gelombang protes yang menyebabkan meninggalnya Affan Kurniawan, pengemudi ojek online yang dilindas kendaraan taktis polisi.
"Pertama-tama tentu saja atas nama anggota DPR dan pimpinan DPR, sekali lagi saya meminta maaf jika kami sebagai wakil rakyat belum bisa bekerja dengan baik secara sempurna," kata Puan Maharani usai ke rumah duka Affan Kurniawan di Jakarta, Sabtu (30/8)
Saat ditanya soal tunjangan rumah DPR, Puan menegaskan bahwa fasilitas tersebut hanya berlaku hingga Oktober mendatang. (P-4)
APARAT kepolisian menangkap 39 orang demonstran dalam aksi unjuk rasa memerotes tunjangan DPR, di depan Gedung DPRD Sumatra Utara (Sumut), Selasa (26/8).
Pertanyaan yang menyentak bukanlah apakah mungkin membubarkan lembaga DPR di alam demokrasi, melainkan mengapa anggota DPR minta tunjangan rumah Rp50 juta per bulan.
ICW mendesak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membuka secara transparan rincian pendapatan dan tunjangan yang diterima para anggotanya, termasuk perubahan kebijakan yang menyertainya.
WAKIL Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad merespons adanya aksi demonstrasi yang menuntut 'Bubarkan DPR' dan memprotes tunjangan rumah anggota DPR sebesar Rp50 juta per bulan.
POLEMIK tentang gaji dan tunjangan anggota DPR RI yang mengalami kenaikan disorot pubalik, pengamat meminta pejabat publik lebih fokus pejabat publik memperbaiki kinerja.
KETUA DPP PDIP Deddy Yevri Sitorus mengaku tak mempermasalahkan wacana soal Polri di bawah Kemendagri ditolak banyak pihak, termasuk mayoritad fraksi di Komisi III DPR.
Dalam rapat paripurna DPR tentang penetapan jumlah dan pimpinan komisi di Jakarta, hari ini, PKB mengirimkan dua calon ketua dan sembilan calon wakil ketua untuk memimpin komisi ke depan.
PENELITI Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus mengatakan penambahan fraksi di DPR akan berjalan mulus jika dilakukan secara proporsionalitas
PIMPINAN fraksi-fraksi DPR RI menyepakati Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani untuk menjadi ketua MPR RI periode 2024-2029.
DPR RI menetapkan susunan pengurus delapan fraksi di parlemen. Penetapan ini dilakukan usai Sidang Paripurna dengan Agenda Pengucapan Sumpah Janji Anggota DPR/DPD/MPR RI
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved