Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua DPR RI Saan Mustopa menegaskan komitmennya untuk menjaga demokrasi dan supremasi sipil tetap tegak. Kritik yang disampaikan masyarakat harus menjadi alarm bagi DPR RI agar lebih transparan, akuntabel, dan profesional.
"Demokrasi dan supremasi sipil memang harus menjadi komitmen kita bersama," kata Saan saat pimpinan DPR RI menerima perwakilan mahasiswa di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/9/).
Hadir dalam pertemuan tersebut, pimpinan DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan Cucun Ahmad Syamsurijal. Hadir pula perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan perwakilan beberapa organisasi mahasiswa.
Saan mengatakan, DPR sebagai lambang dari demokrasi dan supremasi sipil masih memiliki banyak kekurangan. Namun, ia menjamin akan ada perbaikan dan evaluasi agar menjadi lebih baik ke depan.
"DPR tentu banyak kekurangan. Kita evaluasi bersama. Kita bersama-sama masyarakat, mahasiswa, dan civil society berusaha untuk menjaga agar demokrasi dan supremasi sipil itu tetap tegak," tandas Saan.
Saan juga menampung aspirasi terkait pembentukan tim investigasi independen untuk menyelidiki dugaan adanya dalang di balik peristiwa demonstrasi anarkis yang menyebabkan banyak korban beberapa waktu lalu.
"Apa yang dituntut oleh kawan-kawan semua terkait pembentukan tim investigasi yang independen, tentu DPR akan menyampaikan kepada pemerintah, akan mengomunikasikan kepada pemerintah, agar ini bisa dilakukan secepatnya," tegasnya.
Pimpinan DPR juga akan secepatnya berkomunikasi dengan Polri untuk membebaskan mahasiswa dan masyarakat yang ditahan saat aksi demonstrasi.
"Kalau memang murni dia demonstrasi, nanti kita komunikasi dan minta untuk pelan-pelan bisa dikeluarkan. Kita komunikasikan secepat mungkin," tegasnya.
"Jadi nanti dari hasil itu semua DPR akan umumkan ke publik bahwa DPR sekali lagi mendengarkan, memahami situasi keadaan rakyat," pungkas Saan. (Z-1)
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti penghapusan 11 juta peserta PBI BPJS dan meminta penonaktifan tidak mendadak serta disertai sosialisasi.
DPR RI memastikan layanan kesehatan peserta PBI BPJS tetap berjalan selama 3 bulan ke depan meski ada penonaktifan, dengan iuran ditanggung pemerintah.
Anggota Komisi VII DPR RI Samuel Wattimena menyoroti belum optimalnya penyerapan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2.
Abdullah juga mengaitkan temuan ini dengan aksi KPK sebelumnya yang menjaring pegawai Bea Cukai di Jakarta dan Lampung terkait kasus dugaan korupsi importasi.
Panitia Kerja (Panja) Lingkungan Hidup Komisi XII DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Onshore Processing Facility (OPF) Saka Indonesia Pangkah Limited (PGN SAKA) di Gresik.
Silaturahmi ini menghadirkan 36 elemen Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan organisasi kepemudaan (OKP) se-Kabupaten Sumedang
Ide penelitian itu akan ditampung dan dikurasi. Sehingga ketika dana dikucurkan, mahasiswa dapat menyalurkan ide riset, peneltian mereka.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman bertemu dengan mahasiswa BEM Fakultas Pertanian dari berbagai perguruan tinggi untuk berdiskusi tentang masa depan pertanian Indonesia.
Kini, anak-anak dapat dengan mudah mengakses internet dan berpotensi terpapar pornografi di usia dini.
Polarisasi yang mengiringi proses pemilihan tidak hanya menjadi problem politik saja, tetapi juga masalah mendasar bagi keutuhan nilai-nilai berbangsa.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved