Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISIONER Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Diyah Puspitasari, menyayangkan masih adanya keterlibatan pelajar dalam aksi unjuk rasa yang berlangsung di sejumlah daerah.
Ia menilai pola pergerakan pelajar kali ini jauh lebih masif dan terstruktur dibandingkan aksi penolakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK), setahun lalu.
“Ada kesimpulan besar dalam aksi ini. Pertama, keterlibatan pelajar digerakkan secara masif. Kedua, pola perencanaan terlihat lebih rapi, bahkan sampai ke daerah pun pesertanya mayoritas pelajar,” ujar Diyah, dikutip Selasa (2/9).
Menurut Diyah, jika aksi tahun lalu banyak pelajar tergerak secara organik melalui jejaring game online, aksi kali ini justru dimobilisasi melalui siaran pesan berantai di WhatsApp.
Lebih memprihatinkan, kata dia, keterlibatan itu juga difasilitasi oleh alumni dan pihak-pihak lain sehingga sebagian pelajar ikut tanpa benar-benar memahami konteks. “Bahkan hari ini masih ada anak-anak yang dirawat di rumah sakit akibat aksi tersebut,” tambahnya.
KPAI juga menyoroti keras tindakan represif aparat penegak hukum terhadap pelajar yang terlibat. Diyah mengungkapkan ada pelajar yang dituntut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), alih-alih menggunakan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).
“Ada yang diperlakukan tidak manusiawi, ditahan lebih dari 1x24 jam, bahkan dicampur dengan tahanan dewasa. Ini jelas melanggar aturan,” tegasnya.
Lebih jauh, KPAI juga menerima laporan adanya kekerasan fisik yang dialami pelajar di lapangan baik berupa pemukulan maupun intimidasi. Dia menekankan, anak-anak memiliki hak untuk diperlakukan secara manusiawi dan tetap mendapat perlindungan hukum, meskipun terlibat dalam aksi massa.
“Kami berharap pemerintah dan aparat hadir untuk mendampingi anak-anak di proses hukum, bukan malah membiarkan mereka tanpa perlindungan,” pungkasnya. (Far/P-2)
Kehadiran tim psikologi Polda NTT merupakan respons cepat dan terukur untuk memastikan keluarga korban mendapatkan penguatan mental yang memadai.
Ajang kompetisi olahraga dan seni antar SMA bertajuk SkyBattle 2026 yang digelar oleh SMA Labschool Kebayoran, Jakarta, resmi berakhir.
Prioritas utama dari kebijakan ini adalah untuk menjamin kesehatan serta keselamatan para peserta didik di tengah risiko bencana hidrometeorologi.
Prestasi langka ini menegaskan keunggulan pelajar Indonesia di panggung robotika global.
GURU Besar Literasi Budaya Visual FSRD ITB, Prof Acep Iwan Saidi, merespons kebijakan pengelola Museum Nasional Indonesia (MNI) yang menaikkan harga tiket masuk bisa membebankan pengunjung.
ANGGOTA Komisi XIII DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Marinus Gea, menghadiri kegiatan Parlemen Pelajar PW IPM Banten 2025 di Universitas Muhammadiyah Tangerang.
Seorang anak berinisial YBS yang baru menginjak 10 tahun di Nusa Tenggara Timur (NTT) memilih mengakhiri hidupnya karena tidak mampu membeli buku dan pena untuk perlengkapan sekolah.
KPAI mendorong penerapan tiga pilar utama dalam pemulihan trauma anak di wilayah terdampak bencana. Pilar pertama adalah trauma healing berbasis resiliensi ekologis (eco-healing).
KONTEN bertajuk 'Sewa Pacar 1 Jam' buatan konten kreator berinisial SL, warga Kecamatan Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya, berbuntut panjang.
Kasus pengeroyokan terhadap Agus Saputra, guru SMK Negeri 3 Tanjung Jabung Timur, oleh sejumlah siswa yang berujung laporan ke Polda Jambi mendapat perhatian dari KPAI.
Program ini dinilai strategis, namun membutuhkan penguatan tata kelola dan keamanan pangan.
KPAI juga menyoroti tingginya risiko kecelakaan lalu lintas selama periode libur panjang.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved