Headline
Reformasi di sisi penerimaan negara tetap dilakukan
Operasi yang tertunda karena kendala biaya membuat kerusakan katup jantung Windy semakin parah
PRESIDEN Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Almuzzammil Yusuf menyampaikan Hari Ulang Tahun ke-79 Bhayangkara merupakan momentum bagi Polri untuk meningkatkan kepercayaan publik.
Almuzammil juga berharap momentum HUT Bhayangkara ini semakin memperkuat sinergi antara kepolisian, masyarakat, dan seluruh elemen bangsa dalam menjaga keamanan dan ketertiban demi terwujudnya Indonesia yang adil, aman, dan bermartabat.
“Semoga sinergi antara kepolisian, masyarakat, dan semua elemen bangsa terus terjalin untuk mewujudkan Indonesia yang adil, aman, dan bermartabat,” kata Almuzammil, melalui keterangannya, Selasa (1/7).
Almuzzammil juga menegaskan pentingnya keberadaan Polri sebagai institusi yang dekat dengan rakyat dan mampu menjawab tantangan zaman secara profesional dan berintegritas.
“Polri adalah garda terdepan dalam penegakan hukum dan perlindungan masyarakat. Kami mendukung langkah-langkah reformasi institusional Polri yang bertujuan meningkatkan kepercayaan publik dan mewujudkan rasa keadilan,” tegasnya. (H-4)
POLRI menegaskan komitmennya dalam mengimplementasikan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) secara komprehensif. Selain menjalankan fungsi penegakan hukum,
Penanganan kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) di sejumlah kantor kepolisian yang penyidiknya merupakan seorang laki-laki, harusnya peyidik perempuan.
Para perwira muda polisi itu memiliki tantangan yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya.
Prabowo berpesan kepada 2.000 perwira tersebut untuk mengabdikan diri pada bangsa dan negara.
Para tersangka memiliki peran berbeda dalam sindikat tersebut, mulai dari perekrut awal, perawat bayi, pembuat dokumen palsu, hingga pengiriman bayi ke luar negeri.
Tugas Polri tidaklah mudah karena banyak persoalan internal dan eksternal yang muncul.
KETUA Badan Legislasi DPP PKS Zainudin Paru mengapresiasi Mahkamah Konstitusi (MK) yang menahan diri dengan menolak putusan terkait ketentuan persyaratan pendidikan capres-cawapres,
ANGGOTA dari Fraksi PKS, M Nasir Djamil, menyatakan setuju dengan usulan agar pemerintah segera melakukan moratorium sementara dan menjadikan IKN sebagai ibu kota Provinsi Kaltim.
PKS: RUU KUHAP Diarahkan pada Penguatan Nilai HAM
Sejumlah partai politik yang pernah mengganti logo ternyata tidak memberikan efek positif. Beberapa justru suaranya ambles.
Ketua Badan Legislasi DPP PKS, Zainudin Paru, menegaskan, putusan tersebut berpotensi melanggar konstitusi dan melewati batas kewenangan MK.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved