Hakim Minta Hasto Jujur

SEKRETARIS Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menjalani pemeriksaan terdakwa di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, hari ini, 26 Juni 2025. Majelis Hakim mengultimatum dia untuk juju memberikan keterangan.

“Kami ingatkan kepada terdakwa agar memberikan keterangan yang benar, apa adanya,” kata Ketua Majelis Rios Rahmanto di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (26/6).

Keterangan Penting?

Rios mengatakan, keterangan Hasto penting untuk kebutuhan pembuktian dalam persidangan kali in. Jika berkelit, bisa memperburuk pembelaannya.

Baca juga : KPK Pastikan Harun Masiku tak Mampu Keluarkan Suap ke Wahyu Setiawan

“Karena kejujuran saudara nanti membantu diri saudara sendiri, ya,” tegas Rios.

Beri Peringatan?

Imbauan itu cuma peringatan bagi Hasto. Sekjen PDIP itu juga menerima imbauan dari hakim untuk bersikap jujur.

Hasto Kristiyanto didakwa menyuap eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan bersama dengan Advokat Donny Tri Istiqomah, Kader PDIP Saeful Bahri, dan buronan Harun Masiku. Uang yang diberikan dimaksudkan agar Harun bisa mendapatkan kursi sebagai anggota DPR lewat jalur PAW.

Baca juga : Dihadirkan di Persidangan, Teman Kuliah Sebut Hasto Dua Kali Tolak Tawaran Jadi Menteri

Selain itu, Hasto juga didakwa melakukan perintangan penyidikan. Salah satu tuduhan terhadapnya yakni, memerintahkan Harun dan stafnya, Kusnadi merusak ponsel.

Rintangi Penyidikan?

Dalam dugaan perintangan penyidikan, Hasto didakwa melanggar Pasal 21 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Sementara itu, dalam dugaan suap, dia didakwa melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. (Can/P-3)