Mantan Stafsus Nadiem Penuhi Panggilan Penyidik Kejagung

MANTAN staf khusus Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim, Fiona Handayani, memenuhi panggilan Kejaksaan Agung (Kejagung), hari ini, Selasa (10/6). Dia bakal dimintai keterangan soal kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook pada 2019-2022.

Fiona masuk ke Gedung Bundar Kejagung sekitar pukul 09.35 WIB. Dia enggan memberikan komentar soal pemeriksaan kali ini.

Fiona ditemani tiga orang, saat memenuhi panggilan penyidik Kejagung. Dia hanya memberikan senyum ke awak media.

Baca juga : 3 Stafsusnya Sudah Dicegah ke Luar Negeri, Kapan Kejagung Panggil Nadiem?

Fiona dicegah ke luar negeri dalam kasus ini. Upaya paksa itu diambil penyidik karena dia mangkir saat dipanggil, beberapa waktu lalu.

Kasus itu naik ke tahap penyidikan pada 20 Mei 2025. Perkara ini berkaitan dengan bantuan peralatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) bagi satuan pendidikan tingkat dasar, menengah, dan atas.

Proyek ini diduga memaksakan spesifikasi operating system chrome atau chromebook. Padahal, hasil uji coba pada 2019 menunjukkan penggunaan 1.000 unit Chromebook tidak efektif sebagai sarana pembelajaran lantaran. Sebab, penggunaannya berbasis internet, sedangkan belum seluruh wilayah terkoneksi kekuatan internet yang sama.

Baca juga : Kejagung Kembali Geledah Hunian Mantan Anak Buah Nadiem Makarim

Diduga, ada pemufakatan jahat berupa mengarahkan tim teknis yang baru agar membuat kajian teknis pengadaan peralatan TIK diunggulkan untuk menggunakan spesifikasi chromebook.

Kemendikbud Ristek menganggarkan Rp3,58 triliun untuk proyek TIK ini. Lalu, ada juga pengadaan Dana Alokasi Khusus (DAK) senilai Rp6,3 triliun. 

Klarifikasi Nadiem

Sementara itu, Nadiem Makarim mengaku kaget atas proses penyidikan dugaan korupsi laptop Chromebook. Menurutnya, seluruh proses pengadaan sudah menggandeng sejumlah lembaga negara termasuk Kejaksaan Agung (Kejagung).

Baca juga : Gandeng Hotman Paris, Nadiem Akan Kooperatif soal Dugaan Korupsi Chromebook

Selain Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang berperan melakukan audit, Nadiem menyebut bahwa Kemendikbud-Ristek juga berkoordinasi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk memastikan tidak adanya monopoli dalam proses pengadaan laptop tersebut.

Untuk memastikan proses pengadaannya berjalan sesuai aturan, Nadiem juga mengatakan pihaknya menggandeng Jaksa Agung Muda Bidang Tata Usaha Negara (Jamdatun) selaku pengacara negara. Di samping itu, proses pengadaannya juga dilakukan lewat e-katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

"Jadi sudah berbagai macam jalur yang ditempuh untuk memastikan bahwa pengadaan sebesar ini yang memang selalu kami mengetahui dari awal, pasti ada resikonya, dikawal dengan berbagai instansi," kata Nadiem di Jakarta, Selasa (10/6) pagi. (P-4)