Headline
Hakim mestinya menjatuhkan vonis maksimal.
Talenta penerjemah dan agen sastra sebagai promotor ke penerbit global masih sangat sedikit.
KEMENTERIAN Dalam Negeri (Kemendagri) kembali mengizinkan pemerintah daerah (Pemda) untuk menggelar acara di hotel. Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menuturkan ada dua data yang menjadi pertimbangan Kemendagri untuk memutuskan kebijakan relaksasi bagi kegiatan rapat atau pertemuan di hotel.
Yang pertama, Bima menerangkan data belanja pemerintahan daerah yang dipajari dalam sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD) angka belanja masih belum sesuai dengan target.
Kemudian, data dari PHRI menunjukkan penurunan kinerja perhotelan dan anjloknya tingjat hunian dan kegiatan di hotel yang berpotensi untuk tidak saja meningkatkan angka PHK karywan hotel tapi juga pada ekosistem perhotelan secara menyeluruh seperti catering, hingga transportasi.
“Karena itu Pak Mendagri (Tito Karnavian) memutuskan untuk mengizinkan pemerintah daerah kembali menyelenggarakan kegiatan di hotel untuk mendorong perputaran roda ekonomi di daerah,” ujar Bima kepada Media Indonesia, Senin (9/6/2025).
Bima juga menyebut diperbolehkan kembali pemda menggelar acara di hotel untuk memaksimalkan belanja pemerintahan daerah meningkatkan pertunbuhan ekonomi.
Namun, Bima meminta agar kebijakan tersebut dilakukan dengan selektif, prioritas pada subtansi dan frekuensi.
Ditentukan Pemda?
Terkait ada tidaknya pembatasan anggaran untuk kegiatannya hingga fasilitas hotelnya, Bima mengaku kepala daerah punya perhitungannya masing-masing.
“Kepala daerah tentu punya hitungan masing masing soal mana yang perlu diprioritaskan,” ucapnya.
Bima menegaskan kebijakan diperbolehkannya pemda kembali berkegiatan di hotel sudah mulai aktif sejak hari ini.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memberikan lampu hijau kepada seluruh pemerintah daerah untuk kembali menggelar ragam kegiatan hingga rapat di hotel dan restoran.
"Daerah boleh melaksanakan kegiatan di hotel dan restoran. Saya jamin karena saya sudah bicara langsung (dengan Presiden Prabowo)," ujar Tito saat menghadiri Musrenbang Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram. (Ykb/P-3)
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong mendukung mengizinkan kembali pemda menggelar kegiatan di hotel untuk menggerakkan perekonomian daerah
WAKIL Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mengatakan saran dan masukan dari Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengenai sengketa kepemilikan empat pulau Aceh-Sumut.
Bima Arya menyoroti pentingnya sistem yang dapat dijalankan secara partisipatif oleh pemerintahan lokal untuk memaksimalkan pengurangan sampah dari sumber.
BUPATI Indramayu Lucky Hakim akan menjalani pembinaan Kemendagri Selasa (6/5). Itu disebut merupakan sanksi bagi Lucky Hakim setelah pelesiran ke Jepang tanpa izin
Pemerintah memiliki cara kerja yang luar biasa. Namun, hasil yang dibuat kadang tidak bisa dicerna dengan baik oleh publik, karena kesalahan komunikasi.
Tiga kepala daerah peserta retret di kompleks Akademi Militer (Akmil) jatuh sakit. Mereka dibawa ke Rumah Sakit Umum Tidar, Kota Magelang, Jawa Tengah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved