Polisi Selidiki Dugaan Pemerasan Kadin Cilegon yang Minta Rp5 Triliun ke Chandra Asri Group

POLDA Banten akan menyelidiki kasus dugaan pemerasan yang dilakukan anggota Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Cilegon terhadap Chandra Asri Group. Adapun nilai pemerasan tersebut diduga mencapai Rp5 triliun.

Kabid Humas Polda Banten Kombes Didik Hariyanto membenarkan proses penyelidikan itu. Menurutnya, saat ini penyidik tengah mengumpulkan informasi terkait aksi dugaan pemalakan itu.

"Saat ini masih dalam penyelidikan," katanya Rabu, (14/5). 

Baca juga : Kadin Indonesia Susun SOP setelah Anggota di Cilegon Minta Jatah Proyek

Kepolisian belum dapat menjelaskan lebih dalam sebab proses penyelidikan sedang berlangsung.  Namun, menurutnya polisi akan memanggil pihak-pihak terkait dalam kasus dugaan pemerasan itu.

Sementara itu, Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie berjanji mengusut anggotanya yang diduga memeras investor di Cilegon, Banten. Menurutnya, Kadin telah membentuk tim untuk merespons keluhan dari masyarakat terkait peristiwa dugaan pemalakan investor di Cilegon. 

"Kita di Kadin sedang membentuk dan sudah mulai tim verifikasi untuk melihat keluhan daripada dan pertanyaan masyarakat di Cilegon," kata Anindya, dikutip dari tayangan Metro Pagi Primetime, Metro TV, Rabu, 14 Mei 2025. 

Baca juga : 14 Atribut dari 2 Ormas Dicopot Polisi di Jakarta Timur

Anindya berjanji akan membahas persoalan ini. Ia pun akan mencari solusi agar tidak terulang sehingga investor merasa nyaman. 

"Kita ingin bergerak cepat bahkan besok hari Rabu itu Kadin bersama Gubernur Banten atau yang diutus bersama BKPM juga penegak hukum akan melihat. Intinya kita mengerti bahwa (pertumbuhan ekonomi) 8% itu mesti dicapai, investasi mesti masuk dan Kadin tugasnya untuk mengawal," tegasnya. 

Dalam video  viral yang beredar di media sosial terekam bahwa Kadin Cilegon dan beberapa ormas diduga meminta jatah hingga Rp5 triliun terkait proyek pembangunan Chandra Asri Alkali. Dalam video berdurasi 3 menit itu  para pelaku diduga melakukan pengancaman dan intimidasi dengan manajemen proyek. Para pengusaha dan anggota ormas tersebut juga memaksa pemilik proyek untuk meminta pekerjaan. Bahkan, oknum itu melarang proyek tersebut melakukan tender. (H-4)