Fokus Revisi KUHAP, Komisi III DPR Bahas RUU Perampasan Aset Tahun Depan

ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasir Djamil mengungkapkan pembahasan RUU Perampasan Aset akan dimulai tahun depan. Ia mengatakan saat ini pihaknya fokus untuk membahas Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) yang ditargetkan rampung pada akhir 2025.

"Kami di Komisi III itu merencanakan menyelesaikan dulu Hukum Acara Pidana. Setelah itu masuk ke RUU Perampasan Aset," kata Nasir di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (6/5).

Nasir menilai KUHAP adalah landasan bagi RUU Perampasan Aset. Ia mengatakan nantinya ketika KUHAP disusun dengan baik dan melibatkan partisipasi publik, maka akan membuat RUU Perampasan Aset dapat memiliki landasan hukum yang baik.

"Jadi kalau hukum acara pidana kita nanti melibatkan partisipasi publik yang baik lalu pasal-pasal yang mengaturnya juga baik. Maka saya percaya nanti RUU Perampasan Aset ketika dibentuk, ketika disahkan itu akan enak naiknya," katanya.

Nasir mengatakan RUU Perampasan Aset melanjutkan keinginan yang sudah ada sejak bertahun-tahun lalu. "Ya, melanjutkan. Melanjutkan dalam arti sebenarnya melanjutkan keinginan. Bukan melanjutkan pembahasan, ya, karena ini belum dibahas kan," ungkap Nasir.

Ia mengatakan RUU Perampasan Aset nantinya akan dibahas di Komisi III DPR RI. Namun demikian, ia menunggu keputusan Badan Musyawarah (Bamus) DPR RI.

"Ya, nanti kan Badan Musyawarah mereka rapat dan diserahkan ke Komisi III atau di Baleg, ya, siapa saja, enggak ada masalah lah sebenarnya," pungkasnya. (Faj/P-2)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Eksa