Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan memimpin sidang kabinet paripurna pada Senin, 5 Mei 2025. Sidang digelar di Gedung Kantor Presiden (Kanpres) Kompleks Isatana Kepresidenan, Jakarta Pusat.
Agenda ini telah diungkapkan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana. Namun, ia tak menjelaskan lebih lanjut topik yang dibahas dalam sidkab.
"Paripurna (jam) setengah empat," ujar Dadan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, hari ini.
Sementara itu, Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli menduga sidkab akan mengevaluasi kinerja Kabinet Merah Putih selama 6 bulan. "Bertepatan dengan 6 bulan Pak Prabowo (menjabat) beliau akan berikan evaluasi," terangnya.
Adapun menteri dan wakil menteri yang tampak mulai berdatangan di antaranya Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul), Kepala Badan Pengelola Jaminan Produk Halal Babeh Haekal, Menteri Desa Yandri Susanto, Menko Kumham Yusril Ihza Mahendra, Utusan Khusus Presiden Raffi Ahmad, Wamenag Romo Syafi'i.
Lalu, Wamen Kependudukan Isyana Bagoes Oka, Wamenko Kumham Otto Hasibuan, Wamen PPPA Veronica Tan, Wamenkum Eddy Hiariej, Wamentan Sudaryono, Mentan Andi Amran, dan lain-lain. (Bob/P-1)
Kenali profil Juda Agung, Wakil Menteri Keuangan yang baru dilantik tahun 2026. Simak rekam jejaknya dari Bank Indonesia hingga kancah internasional.
Karier Juda di BI dimulai sebagai Staf Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter, termasuk penugasan di Kantor Perwakilan BI London (1992–1999).
Prabowo juga melantik Adies Kadir sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK).
Presiden Prabowo dijadwalkan menggelar reshuffle atau perombakan kabinet Merah Putih sore hari ini, Kamis (5/2).
PRESIDEN Prabowo Subianto secara resmi membuka Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Rakornas 2026), ini rekapnya.
Hensa mengamati bahwa Teddy Indra Wijaya saat ini tengah menikmati apresiasi positif berkat citra dedikasi yang ia tunjukkan.
Masyarakat masih menaruh kepercayaan yang cukup besar terhadap Prabowo, namun pemerintah tetap perlu melakukan penyempurnaan di sejumlah sektor strategis.
LSI mencatat, publik masih menilai positif kinerja pemerintah dalam bidang keamanan nasional (48,5%), politik nasional (9,4%), serta hukum (8,3%).
Ketimbang dipusingkan dengan persoalan yang penuh dengan gimmick, imbuh Agus, para elite politik dan pejabat pemerintah didorong untuk memperbaiki kualitas kerja.
Berdasarkan hasil survei Lembaga Survei KedaiKOPI, kata Hensa, sebanyak 27,5 persen masyarakat tidak puas dengan kinerja pemerintahan Prabowo Subianto.
ANALIS Komunikasi Politik Hendri Satrio menegaskan pemerintah tidak bisa menganulir putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dengan perppu.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved