Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
Pakar komunikasi politik Universitas Padjadjaran (Unpad) Kunto Adi Wibowo memandang perlu langkah perbaikan setelah Presiden RI Prabowo Subianto meminta maaf terkait dengan komunikasi pemerintahannya.
"Ke depannya tentu butuh evaluasi yang lebih bagus, bukan sekadar mengakui salah, melainkan memperbaiki kesalahan itu yang penting," ujar Kunto saat dihubungi dari Jakarta, hari ini.
Oleh sebab itu, dia menyarankan kepada Pemerintah untuk melakukan dua langkah, yakni pertama lebih transparan. "Jadi, jangan ada kesan menyembunyikan sesuatu, terutama informasi tentang program yang sedang berjalan," katanya.
Kunto lantas berpesan, "Jangan sampai program-program itu di-launching (diluncurkan) dengan tiba-tiba saja tanpa ada pelibatan publik dalam perencanaannya."
Ia mengingatkan bahwa komunikasi merupakan bagian strategis dari pembuatan kebijakan pemerintahan, bukan sebatas pemadam kebakaran ketika kebijakan tersebut ditolak atau menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat.
Langkah kedua, Lanjut Kunto, pemerintahan Presiden Prabowo ke depannya harus bisa lebih mendengarkan.
Selain menyampaikan apa yang jadi program pemerintah, menurut dia, yang juga sama pentingnya adalah mendengarkan keluh kesah rakyat, kritik, dan bahkan perspektif lain tentang kebijakan-kebijakan pemerintah.
Pada kesempatan wawancara, dia mengapresiasi langkah Presiden Prabowo yang mengakui dan bertanggung jawab atas komunikasi pemerintahannya yang kurang kepada publik.
"Apa yang dilakukan Presiden Prabowo adalah bentuk kepemimpinan yang baik," katanya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto saat diwawancarai enam jurnalis di kediamannya, Hambalang, Jawa Barat, Minggu (6/4), mengakui dan bertanggung jawab atas kekurangan tersebut.
"Saya akui bahwa selama 150 hari, menurut pendapat saya, saya yang bertanggung jawab, saya yang salah," ujar Presiden.
Presiden menambahkan, "Masalah salah ucap, tim saya 'kan orang-orang baru dalam pemerintahan. Banyak orang baru dalam pemerintahan. Sebagian menteri yang senior, ada yang dari kabinet lama, tetapi banyak yang baru. Jadi, mungkin kurang waspada, kurang hati-hati dalam mengucap." (Ant/P-1)
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengonfirmasi bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menerima undangan untuk menghadiri KTT Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian Gaza.
Presiden Prabowo Subianto menerima audiensi sejumlah perwakilan pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) di kediaman pribadinya di Hambalang..
Kejaksaan Agung menindaklanjuti perintah Presiden Prabowo Subianto untuk memeriksa eks pejabat BUMN terkait dugaan kebocoran anggaran.
KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak menyebut Presiden Prabowo menekankan evaluasi berkelanjutan dan peningkatan kinerja TNI-Polri demi rakyat.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
Sudah cukup banyak kepala daerah yang bergerak cepat melakukan aksi kebersihan di wilayah masing-masing.
Kenali profil Juda Agung, Wakil Menteri Keuangan yang baru dilantik tahun 2026. Simak rekam jejaknya dari Bank Indonesia hingga kancah internasional.
Karier Juda di BI dimulai sebagai Staf Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter, termasuk penugasan di Kantor Perwakilan BI London (1992–1999).
Prabowo juga melantik Adies Kadir sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK).
Presiden Prabowo dijadwalkan menggelar reshuffle atau perombakan kabinet Merah Putih sore hari ini, Kamis (5/2).
PRESIDEN Prabowo Subianto secara resmi membuka Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Rakornas 2026), ini rekapnya.
Hensa mengamati bahwa Teddy Indra Wijaya saat ini tengah menikmati apresiasi positif berkat citra dedikasi yang ia tunjukkan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved