Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Dede Yusuf Macan Effendi menilai tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang mencapai 74,8% setelah satu tahun berjalan masih tergolong tinggi, meski mengalami sedikit penurunan dari kisaran 80% pada 100 hari pertama pemerintahan.
Menurut Dede, capaian itu mencerminkan apresiasi masyarakat terhadap kinerja pemerintahan baru yang telah melewati sejumlah dinamika, termasuk gelombang demonstrasi dan situasi politik yang cukup kompleks.
"Sebuah pemerintahan yang baru berjalan satu tahun dengan segala dinamika yang terjadi, angka seperti itu sebetulnya sudah baik. Karena itu masih margin error, artinya tidak drop jauh sekali," ujarnya saat dihubungi, Kamis (23/10).
Ia menilai, masyarakat masih menaruh kepercayaan yang cukup besar terhadap Prabowo, namun pemerintah tetap perlu melakukan penyempurnaan di sejumlah sektor strategis.
"Bahwa harus diperbaiki, saya rasa itu sebuah keniscayaan, karena ke depan ada beberapa sektor yang harus diperbaiki, baik itu komunikasi publiknya, maupun kebijakannya," kata Dede.
Dia juga menyoroti peran Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang dinilainya turut mendongkrak kepercayaan publik melalui kebijakan yang langsung dirasakan masyarakat.
Ia menilai respons cepat dan langkah nyata pemerintah dalam menindaklanjuti aspirasi publik menjadi faktor penting menjaga kepercayaan masyarakat. "Masyarakat itu butuh agar harapan mereka di-follow up pemerintah. Itu yang penting," tuturnya.
Terkait kritik terhadap program penciptaan 19 juta lapangan kerja yang dinilai belum menunjukkan hasil optimal, Dede menilai hal tersebut merupakan konsekuensi dari situasi ekonomi yang masih dalam tahap pemulihan.
Menurutnya, penciptaan lapangan kerja bergantung pada laju pembangunan dan kemampuan negara menggerakkan investasi. "Kalau lapangan kerja itu pertama harus ada pembangunan. Pembangunan ini tentu membutuhkan pendanaan juga, finansial. Finansial ini bisa didapat dari investasi dan pertumbuhan ekonomi," jelasnya.
Ia menambahkan, kondisi keuangan nasional yang sempat tertekan menyebabkan dampaknya terhadap lapangan kerja belum terasa cepat. Dede menekankan pentingnya stabilitas politik dan keamanan untuk mengembalikan kepercayaan investor.
"Untuk menumbuhkan kembali iklim investasi yang baik, dibutuhkan pemerintahan yang stabil, keamanan, stabilitas politik, dan ini yang saya rasa sedang dilakukan oleh Pak Prabowo beserta jajarannya," tuturnya.
Menurut Dede, penciptaan lapangan kerja tidak dapat dilakukan secara instan, melainkan membutuhkan waktu, konsistensi kebijakan, dan dukungan sektor swasta. "Swasta akan masuk apabila mereka merasa investasinya akan berdampak baik. Jadi tentu tidak bisa serta merta langsung lapangan kerja tercipta, ini butuh proses," pungkasnya. (Mir/P-1)
LSI mencatat, publik masih menilai positif kinerja pemerintah dalam bidang keamanan nasional (48,5%), politik nasional (9,4%), serta hukum (8,3%).
Ketimbang dipusingkan dengan persoalan yang penuh dengan gimmick, imbuh Agus, para elite politik dan pejabat pemerintah didorong untuk memperbaiki kualitas kerja.
Agenda ini telah diungkapkan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana. Namun, ia tak menjelaskan lebih lanjut topik yang dibahas dalam sidkab.
Berdasarkan hasil survei Lembaga Survei KedaiKOPI, kata Hensa, sebanyak 27,5 persen masyarakat tidak puas dengan kinerja pemerintahan Prabowo Subianto.
ANALIS Komunikasi Politik Hendri Satrio menegaskan pemerintah tidak bisa menganulir putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dengan perppu.
Presiden menyampaikan ketersediaan pangan menjadi syarat utama bagi keberlangsungan suatu bangsa karena tidak ada negara yang dapat bertahan tanpa kemandirian di bidang pangan.
Survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) mencatat program 19 juta lapangan kerja pemerintahan Prabowo-Gibran menjadi yang paling mengecewakan dengan tingkat ketidakpuasan 71,6%
Bidang sosial budaya dengan skor 61 poin, keamanan nasional 48,5 poin, hukum nasional 8,3 poin, politik nasional 9,4 poin, ekonomi nasional -13,8 poin, dan hubungan internasional 63,5 poin.
Kepala Lab 45, Jaleswari Paramodhawardani, menekankan bahwa evaluasi kinerja setahun ini penting bagi publik untuk menilai fondasi pembangunan Indonesia ke depan
Fokus pemerintahan Presiden Prabowo Subianto pada sektor pendidikan dan kesehatan merupakan langkah strategis dalam membangun sumber daya manusia unggul.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved