Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
POLRI akan menggencarkan sosialisasi antikorupsi ke daerah-daerah untuk mencegah kebocoran anggaran. Sosialisasi ini salah satunya dilakukan di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purworejo, agar para pejabat maupun ASN tidak melakukan korupsi.
Anggota Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara Polri Yudi Purnomo Harahap mengatakan kegiatan sosialisasi dilakukan pada Rabu (30/4) di kantor Bupati Purworejo. Kehadiran Yudi atas undangan dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab Purworejo, untuk mengisi acara sosialisasi antikorupsi bagi seluruh kepala dinas, Pejabat, dan ASN di lingkungan Pemkab Purworejo melalui tatap muka dan daring.
"ASN Pemkab Purworejo mempunyai tanggung jawab moral untuk tidak melakukan korupsi, baik berupa menerima suap, gratifikasi, memeras apalagi sampai merugikan keuangan negara yang ada dalam APBD," kata Yudi dalam keterangannya, Kamis (1/5).
Mantan Penyidik KPK ini menceritakan pengalamannya ketika menangani kasus kasus korupsi di daerah. Menurutnya, keteladanan sangat penting untuk menciptakan pemerintahan daerah yang bersih dari korupsi.
"Kalo pemimpinnya berintegritas, maka diyakini korupsi akan berkurang sebab sistem pengawasan tentu akan berjalan dengan baik," ujarnya.
Sebaliknya, kata Yudi, bila pimpinannya korup maka ke bawahnya akan korup juga. Sebab, ikan busuk dari kepala.
"Dengan sosialisasi ini diharapkan pejabat dan ASN di Pemkab Purworejo bisa menjadi role model dalam menjaga integritas dan menjauhi diri dari prilaku korup," ujar Yudi.
Yudi menambahkan bahwa Polri berkomitmen membantu Pemerintah kabupaten/kota untuk meningkatkan kesadaran para pejabat dan ASN agar tidak melakukan korupsi. Apalagi sudah ada Kortas Tipikor Polri.
"Di maba salah satu perannya adalah mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dan perbaikan sistem," pungkas Yudi.
Selain Yudi, Pelaksana tugas (Plt) Sekda Ahmad Kurniawan Kadir juga hadir menjadi narasumber. Acara dibuka langsung oleh Wakil Bupati Purworejo Dion Agasi. (Yon/P-3)
Kejaksaan Agung menindaklanjuti perintah Presiden Prabowo Subianto untuk memeriksa eks pejabat BUMN terkait dugaan kebocoran anggaran.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti maraknya korupsi di daerah yang sebabkan kebocoran anggaran dan hambat pembangunan
Menkeu Purbaya ungkap praktik jual beli jabatan di Bekasi. Data KPK menunjukkan risiko korupsi masih tinggi di banyak daerah dan perlu pembenahan tata kelola
Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai pemberantasan korupsi di Indonesia masih stagnan karena terlalu berfokus pada penindakan.
Irfan menyebut potensi itu tidak bisa diabaikan meski hanya hasil penelitian. Sebab, kerugian negaranya bukan main jika sampai kejadian.
Penggandengan pemerintah daerah penting dalam pencegahan kebocoran anggaran. Sebab, dana negara maupun daerah akan dikelola oleh mereka.
Simak cara mendapatkan PBI BPJS Kesehatan, syarat, dan pendaftaran bagi warga miskin serta rentan agar mendapatkan layanan kesehatan gratis dari pemerintah.
PBI BPJS Kesehatan adalah skema iuran BPJS yang dibayar pemerintah bagi warga miskin dan rentan. Ketahui pengertian, manfaat, dan penerimanya di sini.
PRESIDEN Prabowo Subianto menyampaikan pesan yang sangat emosional saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Rakornas 2026).
Prabowo Subianto menegaskan pentingnya kepemimpinan yang berakar pada pemahaman sejarah dan pengabdian kepada rakyat di tengah kompleksitas Indonesia sebagai bangsa majemuk.
Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah ini bertujuan memperkuat sinergi kebijakan serta menyelaraskan program pembangunan nasional dengan kebutuhan daerah.
Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 yang digelar Kementerian Dalam Negeri.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved