Headline
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
Kumpulan Berita DPR RI
POLRI akan menggencarkan sosialisasi antikorupsi ke daerah-daerah untuk mencegah kebocoran anggaran. Sosialisasi ini salah satunya dilakukan di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purworejo, agar para pejabat maupun ASN tidak melakukan korupsi.
Anggota Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara Polri Yudi Purnomo Harahap mengatakan kegiatan sosialisasi dilakukan pada Rabu (30/4) di kantor Bupati Purworejo. Kehadiran Yudi atas undangan dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab Purworejo, untuk mengisi acara sosialisasi antikorupsi bagi seluruh kepala dinas, Pejabat, dan ASN di lingkungan Pemkab Purworejo melalui tatap muka dan daring.
"ASN Pemkab Purworejo mempunyai tanggung jawab moral untuk tidak melakukan korupsi, baik berupa menerima suap, gratifikasi, memeras apalagi sampai merugikan keuangan negara yang ada dalam APBD," kata Yudi dalam keterangannya, Kamis (1/5).
Mantan Penyidik KPK ini menceritakan pengalamannya ketika menangani kasus kasus korupsi di daerah. Menurutnya, keteladanan sangat penting untuk menciptakan pemerintahan daerah yang bersih dari korupsi.
"Kalo pemimpinnya berintegritas, maka diyakini korupsi akan berkurang sebab sistem pengawasan tentu akan berjalan dengan baik," ujarnya.
Sebaliknya, kata Yudi, bila pimpinannya korup maka ke bawahnya akan korup juga. Sebab, ikan busuk dari kepala.
"Dengan sosialisasi ini diharapkan pejabat dan ASN di Pemkab Purworejo bisa menjadi role model dalam menjaga integritas dan menjauhi diri dari prilaku korup," ujar Yudi.
Yudi menambahkan bahwa Polri berkomitmen membantu Pemerintah kabupaten/kota untuk meningkatkan kesadaran para pejabat dan ASN agar tidak melakukan korupsi. Apalagi sudah ada Kortas Tipikor Polri.
"Di maba salah satu perannya adalah mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dan perbaikan sistem," pungkas Yudi.
Selain Yudi, Pelaksana tugas (Plt) Sekda Ahmad Kurniawan Kadir juga hadir menjadi narasumber. Acara dibuka langsung oleh Wakil Bupati Purworejo Dion Agasi. (Yon/P-3)
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti maraknya korupsi di daerah yang sebabkan kebocoran anggaran dan hambat pembangunan
Menkeu Purbaya ungkap praktik jual beli jabatan di Bekasi. Data KPK menunjukkan risiko korupsi masih tinggi di banyak daerah dan perlu pembenahan tata kelola
Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai pemberantasan korupsi di Indonesia masih stagnan karena terlalu berfokus pada penindakan.
Irfan menyebut potensi itu tidak bisa diabaikan meski hanya hasil penelitian. Sebab, kerugian negaranya bukan main jika sampai kejadian.
Penggandengan pemerintah daerah penting dalam pencegahan kebocoran anggaran. Sebab, dana negara maupun daerah akan dikelola oleh mereka.
PEMERINTAH menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah dalam memanfaatkan bonus demografi agar menjadi kekuatan pembangunan, bukan justru berubah menjadi persoalan sosial dan ekonomi
Rekomendasi Ombudsman RI akan diterbitkan apabila dalam tahap resolusi monitoring setiap laporan masyarakat tidak diselesaikan dalam batas waktu yang telah ditetapkan.
BADAN Bahasa meminta pemerintahan daerah memiliki ruang strategis dalam rangka pelestarian bahasa daerah melalui program Revitalisasi Bahasa daerah (RBD).
KEMENTERIAN Agama (Kemenag) merilis hasil Asesmen Baca Al-Qur’an bagi Guru dan Pengawas Pendidikan Agama Islam (PAI) se-Indonesia di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Rabu (17/12).
Pemkab Mimika menerima Innovative Government Award (IGA) 2025 atas inovasi strategis yang dinilai memangkas birokrasi, mempermudah investasi
PERCEPATAN transformasi digital di pemda seluruh Indonesia, terutama keamanan siber, terus dilakukan. Salah satunya kerja sama Askompsi dengan LS Ware Inc asal Korsel.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved