Headline
RI-AS membuat protokol keamanan data lintas negara.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
MENTERI Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-Rebiro) Rini Widyantini mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto belum menekan peraturan presiden (Perpres) terkait pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Akibatnya, rencana pemindahan ASN ke IKN Nusantara belum dapat dilakukan.
"Adapun jadwal finalnya nanti akan kami belum mendapatkan arahan dari Bapak Presiden, mengingat juga Perpres mengenai pemindahan sampai hari ini juga belum ditandatangani oleh Bapak Presiden," kata Rini saat rapat di Komisi II DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/4).
Rini mengatakan pihaknya sudah menyebar surat ke kementerian dan lembaga. Surat itu mengenai penundaan pemindahan ASN ke IKN Nusantara.
"Kami juga sudah menyampaikan surat ke K/L kami sudah menyampaikan surat penundaan kepada seluruh kementerian lembaga dan pegawai ASN yang akan mengenai penundaan pemindahan ini melalui surat Menpan yang kami tanda tangani pada 24 Januari 2025," ujar dia.
Penundaan ini mempertimbangkan perubahan jumlah kementerian di Kabinet Merah Putih. Penundaan pemindahan ASN ini juga berkaitan infrastruktur perkantoran dan hunian untuk ASN.
"Sampai akhir 2024 masih dilakukan terhadap penyesuaian gedung perkantoran dan unit hunian untuk ASN terkait dengan berubahnya jumlah kementerian dan lembaga," kata Rini. (P-4)
Komisi II DPR RI akan menggelar rapat bersama OIKN selepas masa reses DPR RI yang dimulai pada 25 Juli hingga 15 Agustus 2025.
Cak Imin sempat heran baru mengetahui informasi tersebut. Ketua Umum PKB itu mengatakan praktik prostitusi itu masalah gawat.
Bupati PPU Mudyat Noor menyampaikan bahwa kontribusi wilayahnya terhadap pembangunan IKN belum diimbangi dengan dukungan infrastruktur dan pelayanan dasar yang memadai.
Hal itu disampaikan Prasetyo menanggapi berbagai usulan dari sejumlah pihak yang mendorong agar pemerintah mempertimbangkan moratorium pembangunan IKN.
Otorita IKN menegaskan pembangunan proyek di Ibu Kota Nusantara atau IKN tetap berjalan. Penegasan ini disampaikan di tengah isu monatorium pembangunan IKN
WAKIL Ketua DPR RI Fraksi Partai NasDem Saan Mustopa mendorong Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka segera mulai berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN)
ANGGOTA Komisi II DPR dari Fraksi Golkar, Ahmad Doli Kurnia meminta pemerintah mengambil sikap yang tegas terkait Ibu Kota Nusantara (IKN).
Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar Bahlil Lahadalia merespons soal usulan moratorium atau penundaan sementara pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved