Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
KELUARGA Pelajar Mahasiswa Daerah Brebes (KPMDB), Jawa Tengah, diminta kritis terhadap demokrasi prosedural. Hal itu mencuat Halal Bi Halal yang diselenggarakan KPMDB saat siluturahmi Idul Fitri 1446 Hijriah/2025. Dalam momen tersebut, para mahasiswa diajak memperkuat tiga prinsip penting dalam kehidupan berdemokrasi.
Halal Bi Halal KPMDB diselenggarakan pada Sabtu (6/4/2025) sore, di Padepokan Kalisoga, Desa Slatri, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes. Padepokan Kalisoga adalah milik mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Sudirman Said. Acara ini juga dimanfaatkan sebagai ajang serasehan dan diskusi kebangsaan.
Sejumlah narasumber hadir untuk memberikan pandangan, antara lain; Taufiqurrohman Syahuri (Guru Besar Ilmu Hukum UPN Veteran Jakarta), Dienoviani Dewi (Wakil Rektor I UPS Tegal), Supriyadi (Perwakilan Bappenas), Atmo Tan Sidik (Budayawan Pantura), dan Heri Fitriansyah (Anggota DPRD Brebes). Acara dipandu oleh moderator M. Rizki Nur Rifa’i.
Taufiqurrohman menyampaikan pentingnya peran pemuda dan mahasiswa dalam sistem demokrasi. Namun ia menyayangkan bahwa demokrasi di Indonesia masih bersifat prosedural, sehingga kontribusi mahasiswa seringkali dipandang sebelah mata oleh para penguasa.
Taufiqurrohman menegaskan bahwa terdapat tiga prinsip utama yang harus berjalan beriringan dalam kehidupan demokratis, yaitu: Demokrasi (kedaulatan rakyat), Nomokrasi (kedaulatan hukum), Teokrasi (kedaulatan nilai ketuhanan).
“Ketiga prinsip ini sudah termuat dalam konstitusi Indonesia dan tidak bisa dipisahkan. Demokrasi tanpa teokrasi bisa menjadi demokrasi tanpa nilai, bahkan ngawur. Kalau hanya berdasarkan suara terbanyak, maka kejahatan pun bisa dilegalkan jika disepakati mayoritas,” ujar Taufiqurrohman.
Ia menambahkan, “Demokrasi yang disandingkan dengan hukum dan nilai ketuhanan akan menciptakan keputusan yang tidak hanya legal secara formal, tetapi juga bermoral dan bermakna secara spiritual.”
Sementara itu, Ketua KPMDB, Habil Nafis, menyampaikan bahwa acara dihadiri oleh para Dewan Pakar KPMDB serta para pengurus wilayah dari Jakarta, Bogor, Bandung, Cirebon, Pekalongan, Semarang, Magelang, Salatiga dan Solo.
“Kita semua berkumpul di sini lengkap dari perwakilan semua KPMDB se-Indonesia,” ujar Habil Nafis.(H-2)
HIJRIAH Food Festival 2025 digelar dalam menyambut Tahun Baru Islam 1447 Hijriah.
Halal Bi Halal merupakan bagian penting dari budaya perusahaan yang bertujuan mempererat hubungan antar karyawan serta menciptakan lingkungan kerja yang harmonis.
Momentum halal bi halal untuk memperkuat nilai kebersamaan di tengah keberagaman pascaramadan.
Halal bihalal merupakan tradisi silaturahmi yang melekat erat dalam masyarakat Indonesia, khususnya setelah menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan
"Beliau lebih dulu menjadi perdana menteri, secara usia juga lebih senior, dan beliau adalah sahabat lama Pak Presiden,"
Setiap warga memiliki hak konstitusional untuk menggugat produk UU jika memenuhi syarat.
Bayu melaporkan bahwa struktur kepengurusan baru telah terdaftar secara resmi melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0000825.AH.01.08.TAHUN 2025.
Dalam konteks Indonesia, kebijakan publik sering kali menjadi paradoks yang menyakitkan, alih-alih menyelesaikan masalah justru melahirkan konflik baru.
KETUA Umum Rampai Nusantara, Mardiansyah Semar, menegaskan bahwa hak politik Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) sebagai warga negara dilindungi oleh undang-undang.
Sebagaimana dirumuskan para pendiri bangsa, demokrasi Indonesia dibangun di atas kesepakatan kebangsaan—yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
PPP yang melirik figur di luar partai untuk jadi ketum juga imbas tidak berjalannya kaderisasi. Figur di luar partai yang berduit juga diperlukan untuk kebutuhan partai.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved