Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
PDI Perjuangan (PDIP) menambah sejumlah pengacara untuk membela Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto melawan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di sidang kasus suap dan perintangan berkaitan buron Harun Masiku. Eks juru bicara KPK Febri Diansyah hingga Arman Hanis jadi pengacara tambahan untuk membantu Hasto di persidangan.
Pengacara Hasto, Ronny Talapessy, menyebut kliennya akan segera disidang di Pengadilan Tipikor Jakarta pada 14 Maret 2025 mendatang. Ronny pun membeberkan tim pengacara yang akan membela Hasto di persidangan.
"Dalam kesempatan ini, saya ingin memperkenalkan tim penasihat hukum, yang akan mendampingi Pak Hasto Kristyanto pada persidangan yang akan dimulai pada hari Jumat, 14 Maret 2025," ucap Ronny di kantor PDIP, Jakarta, Rabu (12/3/2025).
Ronny menerangkan tim hukum Hasto merupakan kolaborasi antara tim hukum dari partai dan juga yang berlatar non partai atau profesional.
Salah satu pengacara ialah mantan Jubir KPK Febri Diansyah yang akan ikut membela Hasto.
Berikut nama-nama tim pengacara untuk Hasto di persidangan:
1. Todung M. Lubis (koordinator)
2. Maqdir Ismail
3. Ronny B. Talapessy
4. Arman Hanis
5. Febri Diansyah
6. Patramijaya
7. Erna Ratnaningsih
8. Johannes Oberlin. L Tobing
9. Alvon Kurnia Palma
10. Rasyid Ridho
11. Duke Arie W
12. Abdul Rohman
13. Triwiyono Susilo
14. Willy Pangaribuan
15. Bobby Rahman Manalu
16. Rory Sagala
17. Annisa Eka Fitria Ismail
(H-4)
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri meluruskan pemahaman mengenai sistem politik Indonesia. Ia menguraikan sistem presidensial yang dianut Indonesia.
KETUA Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa partainya tidak mengambil posisi sebagai oposisi terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Dinamika pembahasan revisi Undang-Undang Pemilihan Umum memasuki fase baru menyusul mencuatnya perdebatan mengenai syarat pembentukan fraksi di DPR.
Partai politik yang melenggang ke Senayan harus memiliki keterwakilan yang utuh di setiap pos kerja DPR.
Penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi mengaburkan prinsip supremasi sipil, karena Polri berpotensi menjadi subordinat kepentingan politik sektoral.
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved