Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Umum Rampai Nusantara Mardiansyah Semar mengatakan presiden RI ke 7 Joko Widodo (Jokowi) akan menjadi dewan pembina di organisasinya tersebut.
Hal itu disampaikan Semar sesaat setelah berjumpa dengan Jokowi di kediamannya di jalan Sumber, Solo, Jawa Tengah, Kamis (6/3).
Semar menyampaikan alasan meminta Jokowi sebagai dewan pembina karena selama ini telah bersama-sama dengan dia dan teman-teman lainnya yang mendirikan Rampai Nusantara, itu sejak beliau menjadi Gubernur DKI Jakarta hingga purna tugas sebagai presiden sampai saat ini.
"Kami cukup rutin berdiskusi dengan Pak Jokowi tentang banyak hal, meminta wejangan dalam menjalankan roda organisasi termasuk hal lainnya. Namun, khusus pagi hari ini, kami menyampaikan permohonan langsung pada beliau untuk menjadi dewan pembina di Rampai Nusantara dan alhamdulillah beliau berkenan, kami senang dan bangga sekali," jelas Semar kepada awak media.
Semar menambahkan, saat ini, organisasinya yang telah memiliki kepengurusan di 34 provinsi dan 305 kabupaten/kota di seluruh Indonesia dengan ketegasan penuh akan selalu bersama Jokowi.
"Kami ini, terutama yang berada di kepengurusan nasional Rampai Nusantara, sesungguhnya sudah membersamai beliau cukup lama, hari ini kami semua dengan pengurus dan anggota di seluruh pelosok tanah air kembali menguatkan dan menegaskan kebersamaan tersebut dengan komitmen tinggi selalu bersama pak Jokowi dalam kondisi apapun karena sikap ini merupakan konsistensi pilihan perjuangan politik yang akan terus kami jaga dan pertahankan," tambahnya.
Menurut Semar, saat ini, yang terlihat, Jokowi sedang menikmati masa pensiunnya dan belum mengungkapkan terkait apakah akan ada langkah politik ke depan yang akan beliau lakukan.
"Tadi kami bahas tipis-tipis soal politik juga yang sedang ramai terkait gagasan kepartaian tapi yang terlihat beliau saat ini masih menikmati masa pensiunnya sambil sesekali silaturahmi bertemu teman-teman yang sampai saat ini masih terus bergantian mengunjunginya dan cukup sering juga menyapa masyarakat yang datang ke kediaman atau sesekali beliau turun langsung ke daerah untuk menemui mereka," jelas pria yang juga aktivis 98 tersebut.
Di akhir, Semar juga menegaskan akan selalu berada dibarisan Jokowi dalam berbagai kondisi kedepan termasuk dengan pilihan politik yang akan diambil.
"Kami menilai sesungguhnya pak Jokowi ini sudah menjadi milik seluruh rakyat Indonesia dan belum terlihat tanda-tandanya beliau akan berpartai kembali tapi apapun itu kami akan selalu bersama beliau yang juga merupakan dewan pembina Rampai Nusantara dan tentu kami semua akan terus berada digaris perjuangan untuk mendukung mas Wapres Gibran dalam kondisi apapun untuk membantu Presiden Prabowo menyukseskan pemerintahannya, termasuk jika nanti ada pilihan-pilihan politik yang akan diambil beliau ke depan," pungkasnya. (Z-1)
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak segera memanggil Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi kuota haji 2023-2024.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
POLEMIK ijazah Jokowi yang terus berlarut dinilai tidak lagi menyentuh kepentingan publik dan cenderung bergeser menjadi isu politik yang diproduksi berulang.
Lima menteri turut tergugat, yakni Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri ATR/BPN, Menteri ESDM, dan Menteri Investasi dan Hilirisasi.
Profil lengkap Jenderal Gatot Nurmantyo. Simak rekam jejak karier Panglima TNI ke-16, pemikiran Proxy War, hingga peran di gerakan KAMI.
Relawan Jokowi mengklaim Presiden Jokowi telah memaafkan Eggy Sudjana dan Damai Hari Lubis. Polisi diminta mempertimbangkan pencabutan status tersangka.
Akankah perlawanan Roy Suryo cs akhirnya bakal kandas nanti?
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak segera memanggil Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi kuota haji 2023-2024.
Langkah ini diambil sebagai bentuk kepastian hukum setelah tercapainya kesepakatan antara pihak-pihak yang berperkara.
Setelah adanya permohonan RJ dari para pelapor dan tersangka, serta mempertimbangkan terpenuhinya syarat keadilan restoratif sesuai ketentuan yang berlaku.
Jokowi disebut menanyakan kapan Eggi berangkat ke Malaysia untuk berobat.
Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan atensi terkait penanganan perkara ini.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved