Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana membentuk partai super terbuka (tbk). Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Cucun Ahmad Syamsurijal menekankan bahwa partai sejatinya bukan perusahaan yang mudah dibentuk.
"Kan ada wacananya menggabungkan sepeti partai super Tbk kayak gitu, ya ini kan bukan perusahaan," kata Cucun di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, hari ini.
Cucun mengatakan bahwa apabila ada pihak yang ingin membentuk partai mestinya sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Polanya harus sesuai regulasi. "Nah, enggak bisa misalnya sekarang mau bikin partai tapi polanya bukan pola undang-undang di kita," ucap Cucun.
Wakil Ketua DPR itu mempersilahkan jika ada kajian ke depannya terkait pembentukan partai tersebut. "Ya silakan, bukan kita, kalau kita sudah punya partai (PKB) ngapain dikaji, yang mau bikin partai ya suruh kaji itu," ujar Cucun.
Sebelumnya, Jokowi mengakui sempat membahas tentang pembentukan partai super Tbk (terbuka) dengan para relawan. Termasuk salah satunya dengan Ketum Projo sekaligus Menteri Koperasi Budi Arie.
"Ada ide gagasan untuk membuat partai super Tbk yang saya sampaikan ke relawan-relawan. Tanggapannya seperti apa," ujarnya di Solo, Rabu, 5 Maret 2025.
Sementara itu, ia juga tidak menampik terkait Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang mengubah sistem partai menjadi 'PSI Perorangan' mengambil dari gagasannya. Ia menyebut partai politik lain akan menjadi parpol yang lebih baik jika dikonsep yang sama.
"Gagasan ini ternyata sudah diambil, diakomodir oleh PSI Kurang lebih menurut saya konsepnya hampir sama. Mirip tapi dimodifikasi sedikit oleh PSI," ungkapnya.(P-1)
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak segera memanggil Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi kuota haji 2023-2024.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
POLEMIK ijazah Jokowi yang terus berlarut dinilai tidak lagi menyentuh kepentingan publik dan cenderung bergeser menjadi isu politik yang diproduksi berulang.
Lima menteri turut tergugat, yakni Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri ATR/BPN, Menteri ESDM, dan Menteri Investasi dan Hilirisasi.
Profil lengkap Jenderal Gatot Nurmantyo. Simak rekam jejak karier Panglima TNI ke-16, pemikiran Proxy War, hingga peran di gerakan KAMI.
Relawan Jokowi mengklaim Presiden Jokowi telah memaafkan Eggy Sudjana dan Damai Hari Lubis. Polisi diminta mempertimbangkan pencabutan status tersangka.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved