Headline
Pemerintah menyebut suplai minyak dari Amerika akan meningkat.
Pemerintah menyebut suplai minyak dari Amerika akan meningkat.
Kumpulan Berita DPR RI
Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana membentuk partai super terbuka (tbk). Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Cucun Ahmad Syamsurijal menekankan bahwa partai sejatinya bukan perusahaan yang mudah dibentuk.
"Kan ada wacananya menggabungkan sepeti partai super Tbk kayak gitu, ya ini kan bukan perusahaan," kata Cucun di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, hari ini.
Cucun mengatakan bahwa apabila ada pihak yang ingin membentuk partai mestinya sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Polanya harus sesuai regulasi. "Nah, enggak bisa misalnya sekarang mau bikin partai tapi polanya bukan pola undang-undang di kita," ucap Cucun.
Wakil Ketua DPR itu mempersilahkan jika ada kajian ke depannya terkait pembentukan partai tersebut. "Ya silakan, bukan kita, kalau kita sudah punya partai (PKB) ngapain dikaji, yang mau bikin partai ya suruh kaji itu," ujar Cucun.
Sebelumnya, Jokowi mengakui sempat membahas tentang pembentukan partai super Tbk (terbuka) dengan para relawan. Termasuk salah satunya dengan Ketum Projo sekaligus Menteri Koperasi Budi Arie.
"Ada ide gagasan untuk membuat partai super Tbk yang saya sampaikan ke relawan-relawan. Tanggapannya seperti apa," ujarnya di Solo, Rabu, 5 Maret 2025.
Sementara itu, ia juga tidak menampik terkait Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang mengubah sistem partai menjadi 'PSI Perorangan' mengambil dari gagasannya. Ia menyebut partai politik lain akan menjadi parpol yang lebih baik jika dikonsep yang sama.
"Gagasan ini ternyata sudah diambil, diakomodir oleh PSI Kurang lebih menurut saya konsepnya hampir sama. Mirip tapi dimodifikasi sedikit oleh PSI," ungkapnya.(P-1)
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
PENGAMAT komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai peluang Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka untuk maju pada Pilpres 2029 sangat kecil.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved