Headline
Istana minta Polri jaga situasi kondusif.
ANGGOTA DPR RI dari Fraksi Gerindra, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, menggelar Sosialisasi Pendidikan Politik Daerah Pemilihan Tahap 1 Fraksi Partai Gerindra MPR RI, di Gedung Auditorium GOR Grogol, Jakarta Barat, Sabtu (22/2). Sara mengatakan kepada para peserta agar lantang bersuara terkait isu apa yang sedang terjadi minimal di lingkungan sekitar.
Sosialisasi 4 Pilar MPR RI ini terdiri dari Pancasila sebagai Dasar dan Ideologi Negara, UUD NRI 1945 sebagai Konstitusi Negara serta Ketetapan MPR, NKRI sebagai Bentuk Negara, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai Semboyan Negara merupakan salah satu tugas yang diembankan kepada Anggota DPR/MPR RI. Rahayu juga menekankan soal substansi tugas dan fungsi dari DPR, MPR, DPD hingga pemerintah daerah.
“Supaya minimal yang di ruangan ini, semua orang yang hadir di sosialisasi saya, paham bukan hanya fungsi dari DPR, MPR dan Gubernur,” ujar Rahayu, melalui keterangannya, Minggu (23/2).
Perempuan yang akrab disapa Sara itu menjelaskan fungsi DPR memanggil menteri dalam rapat dengar pendapat ialah untuk memberitahu bahwa DPR bisa memutuskan apakah anggaran-anggaran yang diajukan masuk akal atau tidak.
“Karena ini seringkali saya keliling Indonesia juga melihat demo-demo yang sedang terjadi sekarang ada yang cuma ikut-ikutan saja tanpa memahami bagaimana untuk bersuara yang efektif,” ujar Sara.
Kemudian, Sara juga meminta agar jangan sampai masyarakat Indonesia memilih sosok wakil rakyat hanya sekadar populer. Seharusnya, kata Sara, sosok pemimpin ialah yang memahami bagaimana membuat undang-undang dan memahami soal bagaimana membuat kebijakan.
Sara juga menekankan pentingnya budi pekerti. Jika ada masyarakat yang butuh bantuan, maka haruslah dibantu tanpa pamrih.
“Saya gak akan terlalu banyak masuk ke dalam sejarahnya. Tapi intinya, bahwa dalam proses itu, ada satu semangat, kenapa Bung Karno, Bung Hatta, dan semua pendiri bangsa ini buat yang namanya Pancasila. Semangatnya adalah gotong royong,” tegasnya.
“Makanya Indonesia dinyatakan secara internasional, dari media sosial, sebagai negara yang masyarakatnya paling banyak memberi,” pungkasnya. (H-3)
Personel polisi menghalau pengunjuk rasa yang menggelar aksi menolak tunjangan anggota DPR yang dinilai berlebihan di depan Gedung DPR.
DIREKTORAT Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya melakukan rekayasa lalu lintas pada sejumlah titik imbas aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat, Kamis (28/8).
Personel gabungan TNI/Polri menjaga ketat pintu belakang gedung DPR, Jakarta Pusat, untuk mengantisipasi potensi kericuhan dalam aksi demo buruh pada hari ini, Kamis 28 Agustus 2025.
Koalisi Serikat Pekerja dan Partai Buruh (KSP-PB) bakal menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta pada Kamis (28/8).
Pertanyaan yang menyentak bukanlah apakah mungkin membubarkan lembaga DPR di alam demokrasi, melainkan mengapa anggota DPR minta tunjangan rumah Rp50 juta per bulan.
PUTUSAN Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang memisahkan pelaksanaan pemilu menjadi pemilu nasional dan daerah menuai heboh yang belum berkesudahan.
Ketua MPR RI, H. Ahmad Muzani, mengapresiasi peran BAZNAS dalam membantu negara melindungi fakir miskin dan mempercepat pencapaian tujuan bernegara.
WAKIL Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas menyebut draft Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) telah rampung dan akan segera dibahas fraksi dan DPD.
Dorong peran aktif setiap anak bangsa dalam mengisi kemerdekaan melalui proses pembangunan di berbagai bidang, demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang lebih merata.
Berikut isi pidato lengkap Ketua MPR RI Ahmad Muzani dalam sidang tahunan.
UPAYA yang terukur untuk mewujudkan gerakan mengatasi kondisi darurat kekerasan terhadap perempuan dan anak harus segera direalisasikan.
JELANG penyelenggaraan Sidang Tahunan MPR dalam rangka peringatakan Hari Kemerdekaan RI, pimpinan MPR bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/7).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved