Headline
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
ANGGOTA DPR RI dari Fraksi Gerindra, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, menggelar Sosialisasi Pendidikan Politik Daerah Pemilihan Tahap 1 Fraksi Partai Gerindra MPR RI, di Gedung Auditorium GOR Grogol, Jakarta Barat, Sabtu (22/2). Sara mengatakan kepada para peserta agar lantang bersuara terkait isu apa yang sedang terjadi minimal di lingkungan sekitar.
Sosialisasi 4 Pilar MPR RI ini terdiri dari Pancasila sebagai Dasar dan Ideologi Negara, UUD NRI 1945 sebagai Konstitusi Negara serta Ketetapan MPR, NKRI sebagai Bentuk Negara, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai Semboyan Negara merupakan salah satu tugas yang diembankan kepada Anggota DPR/MPR RI. Rahayu juga menekankan soal substansi tugas dan fungsi dari DPR, MPR, DPD hingga pemerintah daerah.
“Supaya minimal yang di ruangan ini, semua orang yang hadir di sosialisasi saya, paham bukan hanya fungsi dari DPR, MPR dan Gubernur,” ujar Rahayu, melalui keterangannya, Minggu (23/2).
Perempuan yang akrab disapa Sara itu menjelaskan fungsi DPR memanggil menteri dalam rapat dengar pendapat ialah untuk memberitahu bahwa DPR bisa memutuskan apakah anggaran-anggaran yang diajukan masuk akal atau tidak.
“Karena ini seringkali saya keliling Indonesia juga melihat demo-demo yang sedang terjadi sekarang ada yang cuma ikut-ikutan saja tanpa memahami bagaimana untuk bersuara yang efektif,” ujar Sara.
Kemudian, Sara juga meminta agar jangan sampai masyarakat Indonesia memilih sosok wakil rakyat hanya sekadar populer. Seharusnya, kata Sara, sosok pemimpin ialah yang memahami bagaimana membuat undang-undang dan memahami soal bagaimana membuat kebijakan.
Sara juga menekankan pentingnya budi pekerti. Jika ada masyarakat yang butuh bantuan, maka haruslah dibantu tanpa pamrih.
“Saya gak akan terlalu banyak masuk ke dalam sejarahnya. Tapi intinya, bahwa dalam proses itu, ada satu semangat, kenapa Bung Karno, Bung Hatta, dan semua pendiri bangsa ini buat yang namanya Pancasila. Semangatnya adalah gotong royong,” tegasnya.
“Makanya Indonesia dinyatakan secara internasional, dari media sosial, sebagai negara yang masyarakatnya paling banyak memberi,” pungkasnya. (H-3)
DPR dan pemerintah tidak menyerap aspirasi semua pihak dalam membahas RUU KUHAP.
KETUA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menyatakan, pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) kemungkinan lewat dari target selama tiga bulan.
Terungkap bahwa sindikat telah menjual sedikitnya 24 bayi, bahkan beberapa di antaranya sejak masih dalam kandungan, ke luar negeri dengan harga antara Rp11 juta-Rp16 Juta.
PRESIDEN RI Prabowo Subianto membuka kesempatan rumah sakit (RS) dan klinik asing untuk berinvestasi dan membuka cabang di dalam negeri. Anggota Komisi IX DPR RI agar tidak jadi bumerang
ANGGOTA DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Nasim Khan angkat suara terkait polemik pertunjukan sound horeg yang belakangan marak dipersoalkan masyarakat.
KETUA DPR Puan Maharani menegaskan bahwa pembahasan Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tak pernah ditutupi.
WAKIL Ketua MPR RI dari Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) mendorong inovasi serta capaian prestasi mahasiswa vokasi di Tanah Air.
PEMBERDAYAAN penyandang disabilitas perlu terus ditingkatkan untuk mendukung proses pembangunan nasional. Saat ini berbagai tantangan masih kerap dihadapi oleh penyandang disabilitas.
SETIAP anak bangsa harus mampu mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung dalam Empat Pilar Kebangsaan untuk menjawab tantangan di masa datang.
PELESTARIAN dan pemanfaatan situs purbakala harus terus dilakukan. Salah satunya untuk mendukung upaya mewujudkan ketersediaan sarana pendidikan yang berkelanjutan bagi masyarakat.
Transisi energi peralihan dari energi berbasis karbon menuju sumber energi bersih dan terbarukan seperti surya, angin, air, dan geotermal kini dipandang sebagai kebutuhan moral
WAKIL Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengatakan menunggu undangan dari Ketua MPR Ahmad Muzani untuk membahas surat desakan pemakzulan terhadap Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved