Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
KETUA Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menginstruksikan para kepala daerah dari partainya yang baru dilantik untuk menunda perjalanan menuju agenda retret di Akademi Militer, Magelang. Instruksi itu respons dari penangkapan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Mencermati dinamika politik nasional pada hari ini, Kamis, 20 Februari 2025, khususnya setelah terjadi kriminalisasi hukum terhadap Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Bapak Hasto Kristiyanto, di Komisi Pemberantasan Korupsi RI,” demikian kutipan isi surat tersebut.
Instruksi yang tertuang dalam surat dengan nomor 7294/IN/DPP /2025 dikeluarkan pada Kamis (20/2) itu ditandatangani oleh Megawati. Berikut instruksi yang disampaikan Megawati:
“Tetap berada dalam komunikasi aktif dan stand by commander call. Demikian instruksi harian ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab."
Pada surat tersebut, PDIP menekankan bahwa seluruh kader harus mematuhi perintah Ketua Umum partai sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Ayat 1 AD-ART Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan,
“Bahwa Ketua Umum sebagai sentral kekuatan politik Partai berwenang, bertugas, bertanggungjawab dan bertindak baik ke dalam maupun keluar atas nama Partai dan untuk eksistensi Partai, program, dan kinerja Partai, maka seluruh kebijakan dan instruksi Partai langsung berada dibawah kendali Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan."
Validitas surat instruksi tersebut dikonfirmasi oleh Juru Bicara PDIP, Guntur Romli kepada Media Indonesia.
“Instruksi tersebut benar,” katanya pada Kamis (20/2).
Retret itu merupakan kegiatan yang menjadi pembekalan bagi para kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024. Kegiatan itu digelar selama sepekan pada 21-28 Februari 2025.
Sebelumnya, Hasto secara resmi ditahan oleh tim penyidik KPK terkait perannya dalam perkara dugaan suap pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR dan perintangan penyidikan.
Hasto keluar dari ruang pemeriksaan dengan jingga bertuliskan 'Tahanan KPK' dan tangan diborgol. Dalam informasinya, Hasto akan untuk 20 hari pertama, terhitung hari ini, Kamis, 20 Februari hingga 11 Maret 2025 mendatang. (P-4)
Qodari menduga absennya PDI Perjuangan pada acara tersebut mengindikasikan keretakan hubungan antara Megawati yang dilandasi oleh perbedaan sikap mengenai Piala Dunia U-20.
Megawati Soekarnoputri mengatakan PDIP akan mengumumkan pengusungan sejumlah bakal calon kepala daerah (cakada) pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri akan mengumumkan 305 bakal calon kepala daerah yang diusung di Pilkada Serentak 2024 pada hari ini.
KETUA Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri kaget melihat aksi komunitas yang meminta agar mantan gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
KETUA umum PDIP Megawati Soekarnoputri memberikan surat rekomendasi kepada mantan Panglima TNI Andika Prakarsa dan Hendrar Prihadi.
KETUA Umum PDIP Megawati Soekarnoputri meminta bakal calon gubernur Banten Airin Rachmi Diany untuk tegak lurus dengan garis partai.
Akankah ancaman terkini senasib dengan ancaman-ancaman sebelumnya? Bukan janji tapi sekadar basa-basi? Jika benar dia akan merombak kabinet, siapa saja yang bakal diganti?
Itulah pertaruhan penegakan hukum di negeri ini. Hukum yang wajahnya penuh jelaga. Hukum yang katanya sama untuk semua tapi faktanya beda-beda tergantung siapa yang berpunya dan berkuasa.
Kenapa Mega melakukan blunder seperti itu? Akankah langkahnya justru akan menjadi bumerang?
Betulkah usaha mengawut-awut PDIP makin gencar dilakukan seiring dengan langkah maju KPK menangani kasus Hasto? Siapa yang melakukannya?
Siapa sebenarnya yang menelikung Anies? Seperti apa takdir politik Anies selanjutnya?
Rekomendasi Bakal Calon Kepala Daerah PDIP
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved