Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
PARTAI Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) merespons peluang Megawati Soekarnoputri akan menghadiri puncak ulang tahun Partai Gerindra pada Sabtu (15/2). Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut pihaknya siap untuk menghadiri HUT Gerindra.
"Ya, siap hadir," kata Hasto di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (12/2).
Namun demikian, Hasto belum bisa memastikan siapa yang akan menghadiri HUT Gerindra tersebut. Ia mengatakan pihaknya juga belum bisa memastikan apakah Megawati akan hadir atau menunjuk perwakilan.
"Ya, nanti kami laporkan ke Ibu (Megawati) karena undangan partai itu kan ditujukan kepada ketua umum," katanya.
Sebelumnya, Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa semua Presiden Republik Indonesia diundang untuk menghadiri perayaan HUT ke-17 Partai Gerindra yang akan diselenggarakan pada 15 Februari 2025. Meski begitu, Dasco mengaku belum mengetahui siapa saja presiden yang telah memastikan diri untuk hadir.
"Kita memang mengundang para mantan-mantan presiden untuk ikut menghadiri perayaan HUT Partai Gerindra. Diundang semua (termasuk Megawati Soekarnoputri), mantan presiden diundang semua," kata Dasco. (Faj/M-3)
Seluruh kader Gerindra, mulai dari tingkat pengurus ranting, dewan pengurus cabang (DPC) hingga dewan pengurus pusat (DPP) menyatakan siap bekerja guna mewujudkan keinginan tersebut.
Prabowo Subianto, dalam pidatonya mengatakan bahwa kursi kosong itu merupakan tradisi Gerindra sebagai bentuk penghormatan kepada para kader dan pejuang Gerindra yang telah berpulang.
Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan partainya akan menggelar perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-17 pada 15 Februari 2025. semua pimpinan parpol, termasuk Megawati diundang
Perayaan HUT ke-17 Partai Gerindra merupakan momentum refleksi atas perjuangan panjang sejak 6 Februari 2008.
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri meluruskan pemahaman mengenai sistem politik Indonesia. Ia menguraikan sistem presidensial yang dianut Indonesia.
KETUA Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa partainya tidak mengambil posisi sebagai oposisi terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Dinamika pembahasan revisi Undang-Undang Pemilihan Umum memasuki fase baru menyusul mencuatnya perdebatan mengenai syarat pembentukan fraksi di DPR.
Partai politik yang melenggang ke Senayan harus memiliki keterwakilan yang utuh di setiap pos kerja DPR.
Penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi mengaburkan prinsip supremasi sipil, karena Polri berpotensi menjadi subordinat kepentingan politik sektoral.
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved