Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto hari ini, 20 Februari 2025. Dia terseret kasus dugaan suap dalam proses pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR, dan perintangan penyidikan.
Dalam kasus perintangan, Hasto diduga mengarahkan sejumlah saksi yang dipanggil penyidik KPK. Mereka diminta memberikan keterangan yang telah diatur.
“HK (Hasto Kristiyanto) mengumpulkan beberapa orang terkait dengan perkara Harun Masiku dan mengarahkan agar orang-orang pada saat dipanggil oleh KPK tidak memberikan keterangan yang sebenarnya,” kata Ketua KPK Setyo Budiyanto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (20/2).
KPK memiliki bukti atas sangkaan soal perintangan penyidikan yang dilakukan Hasto dan mempersulit penyidik mencari informasi.
Seusai diperiksa, Hasto langsung ditahan. Hasto keluar dari ruang pemeriksaan dengan rompi oranye khas tahanan KPK. Kedua tangan dia diborgol oleh penyidik. Penyidik menggiring dia ke ruang konferensi pers, Gedung Merah Putih KPK.
Dalam pemeriksaan dan penahanan Hasto hari ini diwarnai oleh demonstrasi simpatisan PDIP di kantor KPK. Sejumlah kader PDIPturut menemani proses tersebut. (P-4)
Tessa mengatakan menghadirkan saksi meringankan adalah hak tersangka dan pihak KPK tentu akan mengakomodir permintaan untuk menghadirkan saksi meringankan.
Hasto menceritakan kesehariannya di dalam rutan. Dia mengaku diterima baik oleh sejumlah tersangka KPK di sana.
Tidak ada pergantian posisi sekretaris jenderal (sekjen) di kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan, setelah Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto ditahan oleh KPK.
SENGKARUT yang melanda PDIP setelah Hasto Kristiyanto ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan KPK dinilai sebagai senjata makan tuan.
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto diminta tak hanya berkoar-koar meminta KPK memeriksa keluarga Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
PDIP diprediksi bakal meninjau ulang hubungan dengan pemerintahan Prabowo Subianto setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Hasto Kristiyanto
WALI Kota Madiun, Maidi, resmi menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, usai terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Senin (19/1).
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak segera memanggil Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi kuota haji 2023-2024.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap identitas tujuh orang yang turut digiring ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, bersama Bupati Pati Sudewo.
KPK diminta segera menjerat pihak swasta yang diduga terlibat kuat dalam pusaran kasus tersebut.
Operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Pati Sudewo berkaitan dengan dugaan praktik korupsi dalam proses pengisian jabatan perangkat desa di Kabupaten Pati, Jawa Tengah.
Polres Kudus, Jawa Tengah, membenarkan adanya peminjaman satu ruang pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memeriksa Bupati Pati Sudewo pada Senin (19/1) dini hari.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved