Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
PDIP diprediksi bakal meninjau ulang hubungan dengan pemerintahan Prabowo Subianto setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Hasto Kristiyanto dalam kasus dugaan suap penggantian antarwaktu (PAW) Harun Masiku. Sebelumnya, PDIP menegaskan diri sebagai partai yang mendukung pemerintahan Prabowo, meski tak mengirimkan kader ke Kabinet Merah Putih.
Direktur Algoritma Research and Consulting Aditya Perdana mengatakan, butut penahanan Hasto yang merupakan Sekretaris Jenderal PDIP membuat hubungan partai tersebut dan pemerintah saat ini menjadi tegang. Apalagi, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri telah mengeluarkan instruksi agar kader partai yang menjadi kepala daerah menunda keikutsertaan dalam kegiatan retreat di Magelang, Jawa Tengah.
Menurut Aditya, hubungan personal antara Megawati dan Prabowo mungkin masih baik-baik saja. Terlebih, selama ini politisi dari PDIP dan Gerindra selalu mengatakan hal tersebut. Namun, langkah KPK menahan Hasto diyakini akan membuat hubungan tersebut menjadi kikuk.
"PDIP mungkin akan mengevaluasi sikap politiknya secara lebih tegas, dugaan saya. Saat ini kan belum tegas," ujarnya kepada Media Indonesia, Jumat (21/2).
Pengajar pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia itu juga menduga, penahanan Hasto terjadi karena adanya komunikasi politik yang belum tuntas antara PDIP dan pemerintah. Kasus Hasto, sambungnya, merupakan hal yang dinegosiasikan PDIP dengan pemerintah.
"Ketika kasus Hasto berjalan terus, pemerintah sudah berhitung konsekuensinya. Namun dalam situasi ekonomi yang tidak mudah dan sulit seperti ini, isu politik dan kasus hukum tentu akan menjadi ganjalan bagi kinerja pemerintahan," terang Aditya. (H-4)
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya menahan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto, Kamis (20/2).
Dalam kasus perintangan, Hasto diduga mengarahkan sejumlah saksi yang dipanggil penyidik KPK. Mereka diminta memberikan keterangan yang telah diatur.
Menurut Hasto, konsekuensi atas kasus ini merupakan pengorbanan. Dia mengaku tidak menyesal ditahan KPK.
Hasto terseret dua kasus. Itu, berupa dugaan suap dalam proses pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR, dan perintangan penyidikan.
Maqdir mengeklaim kliennya tidak terlibat dalam dua kasus tersebut. KPK dinilai tidak memiliki cukup bukti menjerat Hasto.
SEKJEN PDIP Hasto Kristiyanto menantang Komisi Pemberantasan korupsi (KPK) untuk juga memeriksa keluarga Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved