Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Koperasi Budi Arie mengemukakan isi obrolan dalam pertemuan dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi. Salah satu pembahasannya, yakni soal partai super terbuka (Tbk).
Sebelumnya, Budi Arie menyampaikan akan bertemu Jokowi pada Rabu (19/2). Pertemuan tersebut dilaksanakan usai hadir dalam pelantikan pejabat di Istana Negara.
"Partai super Tbk, ya udah terjemahin aja. Partai dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat," ujar Ketua Umum Projo usai hadir pelantikan kepala daerah di komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (20/2).
Namun, Budi enggan membeberkan secara detail soal rencana pembuatan partai super dengan Jokowi.
"Segitu dulu jangan banyak-banyak," tandas Budi. (Ykb/M-3)
Jeffrie Geovanie mengatakan partainya bisa dibubarkan saja jika sampai gagal melibatkan keluarga Presiden ke-7 RI Jokowi.
PARTAI Solidaritas Indonesia (PSI) tengah bersiap menjadi partai super terbuka.
PSI disebut-sebut tengah bersiap menjadi partai super terbuka, istilah yang pernah dikemukakan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT politik sekaligus Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno menilai Presiden ke-7 RI Joko Widodo lebih baik membentuk partai baru.
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
KETUA Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep, bersilaturahmi ke Abuya Ahmad Muhtadi Dimyathi, Kamis (26/2).
Mantan Bupati Indramayu Nina Dai Bachtiar menemui Jokowi di Solo untuk meminta restu bergabung ke PSI.
Akankah fakta baru itu akan mempercepat proses hukum yang sedang berlangsung? Ke mana pula arah penyelesaian kasus yang telah lama memicu kegaduhan dan keterbelahan publik itu?
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved