Respons Demo Indonesia Gelap, Mensesneg: Indonesia Bangkit

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi meminta kepada masyarakat untuk memberikan kesempatan kepada pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto, saat merespons adanya aksi dari mahasiswa yang bertajuk "Indonesia Gelap".

Menurut dia, Prabowo baru menjabat selama 100 hari dan tak menampik ada berbagai permasalahan yang muncul. Namun, dia menegaskan bahwa pemerintah pun terus-menerus mencari cara dan solusi untuk mengatasi masalah.

"Bahwa itu belum bisa menyenangkan sebuah pihak, mungkin ada pihak pihak yang masih belum bisa menerima. Bagi kami pemerintah itu biasa," kata Prasetyo di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.

Baca juga : Mensesneg Ungkap Reaksi Prabowo soal Demo Mahasiswa 'Indonesia Gelap'

Dia pun menganggap bahwa adanya aksi yang digelar pada Senin (17/2) di Jakarta tersebut merupakan kebebasan berekspresi. Namun, dia pun mengingatkan bahwa jangan sampai ada isu yang di belok-belokkan dari fakta sebenarnya.

"Mana? Nggak ada Indonesia gelap gitu. Kita akan menyongsong Indonesia bangkit. Kita sebagai bangsa harus optimis," ujar dia.

Terkait kebijakan efisiensi anggaran yang dipermasalahkan, dia pun meminta para mahasiswa untuk lebih jeli dalam menyoroti hal itu. Sebab, kata dia, pemerintah melalui Menteri Keuangan pun sudah menjelaskan secara rinci unsur-unsur yang terkena efisiensi.

Baca juga : Respons Mensesneg soal Aksi Mahasiswa: Mana Ada Indonesia Gelap

Dia menegaskan bahwa kebijakan efisiensi tersebut tidak berdampak pada sektor pendidikan. Menurut dia, program Kartu Indonesia Pintar (KIP) hingga beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), dipastikan terus berjalan.

"Jadi menyampaikan pendapat tidak ada masalah, kami pemerintah akan terus menerima masukan. Karena bagi kami masukan-masukan itu adalah koreksi juga kepada kami," tuturnya.

Dia menjelaskan bahwa efisiensi anggaran yang diterapkan berfungsi agar memangkas anggaran-anggaran yang kurang produktif, seperti seminar hingga acara-acara seremonial. Menurut dia, rakyat membutuhkan aksi nyata dari pemerintah dalam menerapkan kebijakan anggaran.

"Jadi jangan digeser ke wah efisiensi ini seolah-olah akan mengganggu kinerja, seolah-olah memberatkan masyarakat. Tidak begitu semangatnya itu," imbuhnya.(Ant/P-1)