Headline
Bansos harus menjadi pilihan terakhir.
DIREKTUR Eksekutif Pusat Kajian Hukum dan Anggaran (Puskaha) Indonesia Yenti Nurhidayat menilai langkah Presiden Prabowo Subianto melakukan efisiensi anggaran bertujuan untuk membiayai Danantara. Adapun, Danantara merupakan badan untuk mengelola investasi di Indonesia yang lebih luas dari anggaran pemerintah.
"Skenarionya pemerintah memang kenapa diefisienkan semua, dipotong-potong semua anggaran sebenarnya untuk menjayai (mendanai) Danantara ini," kata Yenti di Jakarta, Senin (17/2).
Yenti menilai selama ini pemerintah memunculkan kesan bahwa efisiensi anggaran dilakukan untuk merealisasikan program prioritas, seperti makan bergizi gratis (MBG). Namun, ia melihat bahwa hal tersebut merupakan agenda yang sengaja dimunculkan untuk menutupi tujuan sebenarnya.
"Kami menduga itu sebenarnya bukan buat MBG, tetapi adalah untuk Danantara. Itu yang menjadi hidden agenda yang nggak pernah atau yang tidak dimunculkan oleh pemerintah kita. Jadi efisiensi dengan alasan MBG itu sebenarnya menurut kami itu hanya alasan saja, sebenarnya tujuan akhirnya adalah untuk mengumpulkan dana bagi Danantara ini," katanya.
Yanto menilai Presiden Prabowo membutuhkan dana yang besar untuk Danantara. Salah satu cara yang dilakukan ialah melakukan efisiensi anggaran secara bertahap.
"Pemerintah kan menargetkan sekitar Rp300 triliun lebih ya yang akan dikelola oleh Danantara. Nah salah satunya adalah dari investasi untuk BUMN ini, nah ini yang perlu diwaspadai," katanya.
Diketahui, Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan penghematan anggaran akan dilakukan hingga tiga putaran dengan total mencapai Rp 750 triliun.
Adapun, pada tahap pertama, penghematan anggaran telah mencapai Rp 306,69 triliun. Penghematan ini diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.
Kemudian, pada tahap kedua, Prabowo menargetkan efisiensi anggaran hingga Rp308 triliun. Namun, dia tidak mengungkapkan timeline pelaksanaan penghematan putaran kedua tersebut.
Lalu, pada tahap ketiga, penghematan akan dilakukan melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN), di mana dividen yang ditargetkan BUMN mencapai Rp300 triliun. Menurutnya, dari total tersebut, sebesar Rp200 triliun digunakan untuk negara dan Rp100 triliun dikembalikan ke BUMN.
"Dividen dari BUMN Rp 300 triliun, Rp 100 triliun dikembalikan (ke BUMN), totalnya kita punya Rp750 triliun. (US$) 24 miliar terpaksa saya pakai untuk makan bergizi, rakyat kita, anak-anak kita, tidak boleh kelaparan. Kalau ada anak orang kaya, makan enak, nggak apa-apa," kata Prabowo. (M-3)
Anggaran tersebut tidak sejalan dengan semangat efisiensi yang telah ditegaskan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025
Sebelumnya, anggaran BP Haji dipangkas dari Rp179 miliar menjadi Rp108 miliar karena kebijakan efisiensi anggaran oleh Presiden Prabowo Subianto.
Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmen pemerintah untuk memerangi korupsi, praktik manipulatif dalam penggunaan uang rakyat, serta pemborosan anggaran negara.
Izin untuk pemerintah daerah menggelar rapat di hotel harus disikapi secara bijak dalam hal penggunaan anggaran
Tito menekankan bahwa pemerintah harus memikirkan hotel dan restoran yang hidup dari agenda meeting, incentive, convention, dan exhibition (MICE).
PENGAMAT kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Hardiansyah mengatakan, pemberian gaji ke-13 bagi ASN harus dievaluasi di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah.
Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menegaskan bahwa langkah restrukturisasi dan reformasi struktural BPI Danantara menjadi penggerak penting bagi penguatan ekonomi nasional.
Pentingnya peran pengusaha muda dalam menciptakan ekosistem ekonomi baru yang adaptif, inovatif, dan berdaya saing global.
Laporan keuangan tidak hanya berfungsi sebagai dokumen formal, tetapi juga sebagai alat komunikasi strategis kepada masyarakat dan calon investor.
CEO BPI Danantara Rosan Roeslani mengungkapkan Jepang tertarik memberikan pendanaan jangka panjang untuk proyek-proyek energi baru terbarukan (EBT) dan keberlanjutan di Indonesia.
ANGGOTA Komisi VI DPR RI, Asep Wahyuwijaya, menyoroti urgensi evaluasi dan refleksi dalam proses transformasi Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara, (Danantara).
Mufti Aimah Nurul Anam kritik rencana pajak amplop nikah dan pajak digital. Ia nilai kebijakan makin menekan rakyat dan pertanyakan kinerja Danantara kelola dividen.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved