Headline
Bartega buka kegiatan belajar seni sambil piknik, ditemani alunan jazz, pun yang dikolaborasikan dengan kegiatan sosial.
Bartega buka kegiatan belajar seni sambil piknik, ditemani alunan jazz, pun yang dikolaborasikan dengan kegiatan sosial.
Sekitar 10,8 juta ton atau hampir 20% dari total sampah nasional merupakan plastik.
DIREKTUR Eksekutif Pusat Kajian Hukum dan Anggaran (Puskaha) Indonesia Yenti Nurhidayat menilai langkah Presiden Prabowo Subianto melakukan efisiensi anggaran bertujuan untuk membiayai Danantara. Adapun, Danantara merupakan badan untuk mengelola investasi di Indonesia yang lebih luas dari anggaran pemerintah.
"Skenarionya pemerintah memang kenapa diefisienkan semua, dipotong-potong semua anggaran sebenarnya untuk menjayai (mendanai) Danantara ini," kata Yenti di Jakarta, Senin (17/2).
Yenti menilai selama ini pemerintah memunculkan kesan bahwa efisiensi anggaran dilakukan untuk merealisasikan program prioritas, seperti makan bergizi gratis (MBG). Namun, ia melihat bahwa hal tersebut merupakan agenda yang sengaja dimunculkan untuk menutupi tujuan sebenarnya.
"Kami menduga itu sebenarnya bukan buat MBG, tetapi adalah untuk Danantara. Itu yang menjadi hidden agenda yang nggak pernah atau yang tidak dimunculkan oleh pemerintah kita. Jadi efisiensi dengan alasan MBG itu sebenarnya menurut kami itu hanya alasan saja, sebenarnya tujuan akhirnya adalah untuk mengumpulkan dana bagi Danantara ini," katanya.
Yanto menilai Presiden Prabowo membutuhkan dana yang besar untuk Danantara. Salah satu cara yang dilakukan ialah melakukan efisiensi anggaran secara bertahap.
"Pemerintah kan menargetkan sekitar Rp300 triliun lebih ya yang akan dikelola oleh Danantara. Nah salah satunya adalah dari investasi untuk BUMN ini, nah ini yang perlu diwaspadai," katanya.
Diketahui, Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan penghematan anggaran akan dilakukan hingga tiga putaran dengan total mencapai Rp 750 triliun.
Adapun, pada tahap pertama, penghematan anggaran telah mencapai Rp 306,69 triliun. Penghematan ini diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.
Kemudian, pada tahap kedua, Prabowo menargetkan efisiensi anggaran hingga Rp308 triliun. Namun, dia tidak mengungkapkan timeline pelaksanaan penghematan putaran kedua tersebut.
Lalu, pada tahap ketiga, penghematan akan dilakukan melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN), di mana dividen yang ditargetkan BUMN mencapai Rp300 triliun. Menurutnya, dari total tersebut, sebesar Rp200 triliun digunakan untuk negara dan Rp100 triliun dikembalikan ke BUMN.
"Dividen dari BUMN Rp 300 triliun, Rp 100 triliun dikembalikan (ke BUMN), totalnya kita punya Rp750 triliun. (US$) 24 miliar terpaksa saya pakai untuk makan bergizi, rakyat kita, anak-anak kita, tidak boleh kelaparan. Kalau ada anak orang kaya, makan enak, nggak apa-apa," kata Prabowo. (M-3)
Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmen pemerintah untuk memerangi korupsi, praktik manipulatif dalam penggunaan uang rakyat, serta pemborosan anggaran negara.
Izin untuk pemerintah daerah menggelar rapat di hotel harus disikapi secara bijak dalam hal penggunaan anggaran
Tito menekankan bahwa pemerintah harus memikirkan hotel dan restoran yang hidup dari agenda meeting, incentive, convention, dan exhibition (MICE).
PENGAMAT kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Hardiansyah mengatakan, pemberian gaji ke-13 bagi ASN harus dievaluasi di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah.
SEBANYAK 71 persen masyarakat Indonesia mendukung kebijakan efisiensi anggaran yang diimplementasikan di masa pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto.
Gelaran Porprov IX Jatim 2025 pada 28 Juni sampai 5 Juli 2025 turut membantu bisnis perhotelan dan restoran bisa bernapas lega.
RUU BUMN Perubahan diajukan karena adanya urgensi nasional pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).
PT Chandra Asri Pacific resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) dan Indonesia Investment Authority
BPI Danantara menegaskan bahwa hingga saat ini belum terlibat dalam rencana akuisisi PT Goto Gojek Tokopedia Tbk (Goto) oleh Grab.
Kabar keterlibatan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) dalam rencana akuisisi GoTo oleh Grab menandai fase baru peran negara dalam menjaga kedaulatan digital.
Isu mengenai mundurnya Ray Dalio dari perannya sebagai penasihat Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara belakangan mencuat ke publik.
BADAN Pengelola Investasi (BPI) Danantara mengumumkan penandatanganan Nota Kesepahaman dengan perusahaan pertambangan asal Prancis, Eramet
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved