Headline
Kecelakaan berulang jadi refleksi tata kelola keselamatan pelayaran yang buruk.
Kecelakaan berulang jadi refleksi tata kelola keselamatan pelayaran yang buruk.
KEPALA Biro Humas Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan (Kemhan) RI Brigjen TNI Frega Ferdinand Wenas Inkiriwang menjamin tugas pokok Kemhan untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah negara tidak akan terganggu meski terdampak kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat. Hal itu disampaikannya di Kantor Kemhan, Jakarat, Jumat (14/2).
"Tentunya hal-hal yang terkait dengan tugas operasional, belanja barang, alutsista, termasuk pemeliharaan dan perawatan, ini menjadi prioritas," kata Frega.
Berdasarkan hasil rapat dengan DPR RI, Kamis (13/2), Kemhan mendapat pemotongan efisiensi anggaran sebesar 16% atau sekitar kurang lebih Rp26 triliun. Frega menjelaskan, efisiensi itu diarahkan pada program-program yang tidak dianggap prioritas, misalnya pengadaan kendaraan, pertemuan, maupun diskusi kelompok terpumpun.
"Kita menjamin bahwa dengan adanya efisiensi anggaran ini, tidak sama sekali mengganggu pelaksanaan tugas pokok kita," sambungnya.
Menurut Frega, pengadaan alutsista oleh Kemhan dilakukan dengan anggaran yang bersifat multiyears. Oleh karena itu, pengadaan yang sudah direncanakan maupun yang sedang berjalan tetap dilanjutkan. Pasalnya, kebutuhan alutsista itu menjadi prioritas untuk membangun postur pertahanan.
Di samping alutsista, kebijakan efisiensi juga tak akan berpengaruh pada program pemeliharaan dan perawatan para personel, baik yang bertugas di tiga matra TNI, Kemhan, sekaligus para aparatur sipil negara (ASN).
"Karena bicara operasional kan bukan hanya alutsista saja, tapi juga manusianya, bagaimana human capital ini bisa bekerja, menjaga kedaulatan Indonesia, keutuhan, dan keselamatan bangsa kita," pungkas Frega. (Tri/P-1)
Tito menekankan bahwa pemerintah harus memikirkan hotel dan restoran yang hidup dari agenda meeting, incentive, convention, dan exhibition (MICE).
Di tengah menurunnya belanja kementerian yang berimbas kepada dinas di tingkat provinsi, PAD bisa menjadi penyelamat.
Perhotelan pun melakukan langkah penghematan, misalnya, jam kerja karyawan dikurangi.
Premi mengatakan, pihaknya sudah melakukan evaluasi penghematan anggaran sesuai Instruksi Gubernur (Ingub) yang dikeluarkan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Teguh Setyabudi.
Teguh mengaku Pemprov DKI belum menyusun mekanisme fleksibilitas kerja ASN untuk bekerja dari kantor dan bekerja dari rumah atau di mana saja.
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong mendukung mengizinkan kembali pemda menggelar kegiatan di hotel untuk menggerakkan perekonomian daerah
penerapan kebijakan efisiensi dari pemerintah dinilai semakin memperberat kondisi industri pertelevisian dalam negeri seiring turunnya belanja iklan.
Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia DIY, Deddy Pranowo mengungkapkan, tingkat hunian hotel di DIY dari Januari, terus mengalami penurunan.
Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah juga berdampak pada terganggunya program rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) serta pengamanan kawasan hutan di Kalimantan Selatan.
SEJAK diberlakukannya kebijakan efisiensi anggaran oleh pemerintah, industri perhotelan di Indonesia mengalami penurunan tingkat hunian hotel di berbagai daerah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved