Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
GURU Besar Fakultas Ilmu Administrasi (FIA) Universitas Indonesia Eko Prasojo menjelaskan perampingan birokrasi bisa dilakukan setelah adanya perencanaan dan pengangguran berbasis kinerja.
Hal tersebut menanggapi persoalan efisisensi yang tengah dilakukan kementerian dan lembaga di Indonesia. Pasalnya, beberapa lembaga justru melakukan efisiensi yang dinilai berdampak buruk bagi lembaga tersebut.
"Perampingan harus ada Key Performance Indicator (KPI) nya dulu baru bisa ditentukan struktur organisasi berbasis kinerja," katanya kepada Media Indonesia, Rabu (12/2).
Ia menilai, efisiensi anggaran sangat diperlukan, namun tentu harus memperhatikan dan menjamin efektivitas pencapaian kinerja. "Saat ini banyak sekali program dan kegiatan K/L/pemda yang tidak memiliki keterkaitan dengan kinerja, nah itu diefisiensi," jelasnya.
Kendati demikian, ia menjelaskan pemangkasan boleh dilakukan asal tetap memperhatikan kualitas pelayanan publik, jangan sampai merugikan masyarakat.
"Pemangkasan anggaran juga harus memperhatikan program dan kegiatan lintas sektor, tidak boleh hanya inward looking di masing masing instansi pemerintah," paparnya.
Selain itu, menurutnya banyak saat ini organisasi yang sebenarnya tidak punya kontribusi outcom, sehingga dengan banyaknya anggaran bisa jadi menunjukkan bahwa instansi tersebut memang tidak diperlukan. (Far/J-2)
Pelanggaran terhadap hak asasi manusia serta buruknya pelayanan kepolisian kepada masyarakat merupakan fakta yang dirasakan publik.
Dengan banyaknya sampah di dunia maya maupun di dunia nyata Media Indonesia berkolaborasi dengan Trash Ranger Indonesia
Jika tidak ada upaya luar biasa mengatasi polusi sampah plastik, seluruh tempat pemrosesan akhir (TPA) di Indonesia akan penuh pada 2028.
Arief menyebut perusahaan-perusahaan makanan minuman terus berusaha untuk mengelola sampah plastik. Salah satu upayanya adalah membentuk industri daur ulang.
KY menerima informasi maupun pendapat masyarakat terkait nama-nama calon hakim agung dan hakim ad hoc HAM yang sejauh ini lulus.
Laporan dari masyarakat saat terjadi tindak penyimpangan bisa dilaporkan langsung ke kepolisian dan kejaksaan untuk diproses secara hukum.
Pengakuan menjadi indikator keberhasilan atas implementasi standar mutu dan kepuasan pelanggan.
PT Pelabuhan Indonesia (Persero) menghadirkan vending machine berisi produk usaha mikro dan kecil (UMKM) di Pelabuhan Ajibata, Danau Toba,
BSKDN Kemendagri mencatat sebanyak 28 inovasi daerah telah memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) dalam berbagai sektor pelayanan publik
Seluruh pelayanan publik di Kota Tegal, Jawa Tengah, diminta bebas dari tindak premanisme, sehingga masyarakat menjadi aman dalam mengurus segala sesuatunya.
Diharapkan nilai-nilai Paskah dapat menginspirasi jajaran Pemerintah Provinsi DKI untuk terus berinovasi dalam optimalkan pelayanan publik
WAKIL Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (WamenPAN-RB) Purwadi Arianto meluncurkan rebranding SP4N-LAPOR menjadi LAPOR Kalsel.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved