Headline
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Kumpulan Berita DPR RI
GURU Besar Fakultas Ilmu Administrasi (FIA) Universitas Indonesia Eko Prasojo menjelaskan perampingan birokrasi bisa dilakukan setelah adanya perencanaan dan pengangguran berbasis kinerja.
Hal tersebut menanggapi persoalan efisisensi yang tengah dilakukan kementerian dan lembaga di Indonesia. Pasalnya, beberapa lembaga justru melakukan efisiensi yang dinilai berdampak buruk bagi lembaga tersebut.
"Perampingan harus ada Key Performance Indicator (KPI) nya dulu baru bisa ditentukan struktur organisasi berbasis kinerja," katanya kepada Media Indonesia, Rabu (12/2).
Ia menilai, efisiensi anggaran sangat diperlukan, namun tentu harus memperhatikan dan menjamin efektivitas pencapaian kinerja. "Saat ini banyak sekali program dan kegiatan K/L/pemda yang tidak memiliki keterkaitan dengan kinerja, nah itu diefisiensi," jelasnya.
Kendati demikian, ia menjelaskan pemangkasan boleh dilakukan asal tetap memperhatikan kualitas pelayanan publik, jangan sampai merugikan masyarakat.
"Pemangkasan anggaran juga harus memperhatikan program dan kegiatan lintas sektor, tidak boleh hanya inward looking di masing masing instansi pemerintah," paparnya.
Selain itu, menurutnya banyak saat ini organisasi yang sebenarnya tidak punya kontribusi outcom, sehingga dengan banyaknya anggaran bisa jadi menunjukkan bahwa instansi tersebut memang tidak diperlukan. (Far/J-2)
mitigasi bencana tidak dapat hanya bertumpu pada pembangunan fisik, tetapi juga harus menyentuh perubahan perilaku serta penguatan kesiapan mental masyarakat
Pemerintah juga akan menambah jumlah penyapu jalan dan memperkuat program kebersihan lainnya.
Pengecekan bertujuan memastikan kesiapan personel serta kelengkapan sarana dan prasarana pendukung pelayanan bagi masyarakat.
Reputasi institusi kepolisian kerap meningkat pada momen tertentu, namun bisa menurun drastis ketika muncul kasus yang menyentuh rasa keadilan publik.
Pemerintah perlu memetakan kembali daerah yang membutuhkan dan pendanaan agar lebih tepat sasaran atau wilayah-wilayah menjadi kantong kurang gizi.
Data BPBD mencatat sejumlah kawasan bantaran Sungai Ketahun berada dalam kategori rawan banjir, yakni Kecamatan Amen, Uram Jaya, Pinang Belapis, dan Lebong Utara.
Integrasi ini memungkinkan proses validasi identitas hingga pengesahan STNK tahunan dilakukan secara digital tanpa perlu mengantre lama di kantor Samsat.
Dukcapil DKI Jakarta akan mendata pendatang baru pasca Lebaran 2026 hingga 20 April. Pendatang wajib lapor 1x24 jam dan memenuhi syarat tinggal serta keterampilan.
Pelayanan yang diberikan harus sesuai dengan harapan publik.
Sekda Rejang Lebong Iwan Sumantri memastikan pelayanan publik tetap normal pasca-OTT KPK terhadap Bupati Muhammad Fikri Thobari terkait dugaan suap proyek.
Ia menegaskan, dinamika yang terjadi di Kabupaten Pekalongan tidak boleh mengganggu jalannya pemerintahan, utamanya pelayanan kepada masyarakat.
Data Center menuntut operasi tanpa henti (zero downtime). Sebagai infrastruktur kritis, kecenderungan ancaman dan risiko harus ditangani dengan teliti sejak dini.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved