KPK Sebut Penahanan Hasto tak Bergantung Praperadilan

PENGADILAN Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang perdana terkait praperadilan yang diajukan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto hari ini, 5 Februari 2025. Gugatan itu tidak memengaruhi penahanan tersangka kasus dugaan suap proses pergantian antarwaktu (PAW) itu.

“Penahanan itu merupakan kewenangan penyidik,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (5/2).

Tessa mengatakan, penahanan Hasto tergantung dari penilaian penyidik atas pemenuhan syarat formil dan materiil dari kasusnya. Itu, kata dia, tidak bergantung dari persidangan praperadilan yang diajukan.

Baca juga : Alasan KPK Belum Tahan Donny Tri Usai Diperiksa Kemarin

"Tidak usah berandai-andai. Kita lihat saja dan kita kawal sama-sama proses sidang praperadilan ini bagaimana," ucap Tessa.

Tessa memastikan Hasto bakal ditahan. Namun, waktunya belum bisa dipastikan saat ini.

"Tentunya seluruh perkara di penyidikan pada akhirnya akan dilakukan penahanan. Dan akan dilimpahkan. Kita tunggu saja," ucap Tessa.

Baca juga : KPK Pastikan Hadiri Praperadilan Hasto

KPK tak mau berandai-andai kalah dalam praperadilan ini. Majelis diharap memutuskan perkara berdasarkan alat bukti yang dipaparkan, nanti.

“Harapan kita agar hakim dapat memutuskan sesuai penilaian yang objektif berdasarkan alat bukti yang ada,” kata Tessa.

Sebelumnya, Hasto mengajukan praperadilan atas penetapan tersangka dari KPK. Dia terseret kasus dugaan suap dalam proses PAW anggota DPR yang juga menjerat buronan Harun Masiku.

Baca juga : KPK Tolak Permintaan Hasto

“PN Jakarta Selatan pada hari Jumat, tanggal, 10 Januari 2025, telah menerima permohonan praperadilan yang diajukan oleh pemohon Hasto Kristiyanto dan sebagai pihak termohon yaitu KPK RI,” kata Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Djuyamto melalui keterangan tertulis, Jumat, 10 Januari 2025.

Gugatan Hasto tertuang dalam perkara nomor 5/Pid.Pra/2025/PN.Jkt.Sel. Djuyamto menjadi hakim tunggal dalam praperadilan tersebut.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan juga sudah menetapkan sidang perdana untuk gugatan itu yakni pada 21 Januari 2025. Namun, KPK saat itu tidak hadir, dan sidang dijadwalkan ulang menjadi 5 Februari 2025. (Can/I-2)