Headline

Serangan Israel ke Iran menghantam banyak sasaran, termasuk fasilitas nuklir dan militer.

Fokus

Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.

Langkah Prabowo Pangkas Anggaran Kegiatan Seremonial Pemerintah Tuai Respons Positif Warganet

Despian Nurhidayat
28/1/2025 10:56
Langkah Prabowo Pangkas Anggaran Kegiatan Seremonial Pemerintah Tuai Respons Positif Warganet
Presiden Prabowo Subianto (kiri) disaksikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memberikan arahan saat memimpin sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (22/1/2025).(ANTARA/Hafidz Mubarak A)

PRESIDEN Prabowo Subianto menegaskan anggaran untuk kegiatan seremonial, seperti perayaan ulang tahun dan perjalanan dinas, akan dipotong. Ia menilai pentingnya efisiensi dan penghematan penyusunan kriteria anggaran serta keberanian memangkas pos-pos yang tidak esensial.

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo dalam sidang kabinet paripurna bersama para menteri Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (22/1). 

Warganet di Instagram merespons instruksi Prabowo tersebut dengan positif. Beberapa di antara mereka mengatakan, seharusnya hal ini dilakukan para presiden sejak dulu, agar Indonesia memiliki anggaran yang cukup untuk pembangunan negara.

"Membayangkan selama 10-20 tahun yang lalu betapa ratus triliun anggaran negara dipakai buat dinas dalam dan luar negeri. Mungkin negara kita nggak punya banyak utang untuk pembangunan," ucap akun Instagram @rohmaahh.az. 

Kemudian, warganet lainnya juga berkomentar setuju dengan keputusan Prabowo. Menurutnya, pemangkasan anggaran untuk hal-hal yang tidak esensial, dapat dialokasikan untuk membantuk pemeretaan pendidikan di Indonesia.

"Masih banyak siswa yang belum dapat akses pendidikan layak. Jadi, benar kalau biaya bantuan buat pendidikan harus ditambah, diperbanyak daripada dipakai untuk hal-hal yang kurang bermanfaat," kata akun @syifaa_fariidah.

Lalu, ada juga warnaget yang mengusulkan agar Prabowo memangkas pengadaan anggaran untuk mobil dinas. Ia meminta para pejabat negara seharusnya memakai transportasi umum, seperti di luar negeri.

"Pangkas juga pengadaan kendaraan dinas >1500 cc yang tidak relevan dengan kebutuhan, juga biaya pengawalan, wong menteri di luar negeri aja ada yang naik transportasi publik dan tidak dikawal. Karpet dan berbagai kemewahan kantor yang tidak perlu, juga dipangkas. Setuju hilangkan seremonial, bikin habis biaya dan waktu kerja. Jangan kebanyakan permintaan laporan," kata akun @nriko1272. (Z-1)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Berita Lainnya