Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua Komisi I DPR Dave Akbarshah Fikarno Laksono meminta adanya keterbukaan dalam pengusutan insiden penembakan pekerja migran Indonesia oleh otoritas maritim Malaysia, Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia (APMM), yang mengakibatkan satu korban jiwa dan empat orang lainnya terluka pada Jumat (24/1).
Tak hanya dari otoritas Malaysia, dia meminta keterbukaan informasi dalam pengusutan insiden berdarah itu juga diberikan oleh pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI, Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI, TNI Angkatan Laut, hingga Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
"Kami minta ada keterbukaan, transparansi yang tegas dan jelas dari aparat Malaysia sendiri dan juga dari seluruh pemerintahan Indonesia," kata Dave dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin (27/1).
Sebab, kata dia, insiden tersebut dapat menodai dan mencoreng hubungan baik Indonesia dengan Malaysia.
"Kami amat menyesalkan dengan kejadian di mana ada sejumlah WNI yang ditembak hingga mengakibatkan korban jiwa satu orang," ucapnya.
Untuk itu, dia menekankan harus ada keterbukaan dan kejelasan bilamana terdapat pelanggaran hukum oleh aparat APMM dalam penggunaan kekerasan yang dilakukan terhadap pekerja migran Indonesia (PMI).
"Sejauh mana situasinya, eskalasi setinggi apa, hingga sampai harus ada penembakan yang mengakibatkan meninggalnya satu orang WNI kita," ujarnya.
Dia pun berharap insiden penembakan tersebut diusut hingga tuntas agar kejadian serupa tak berulang kembali di kemudian hari.
"Kami harapkan persoalan ini dapat diusut hingga selesai, tidak ada yang ditutupi, dan jangan sampai menjadi preseden yang buruk menutupi-nutupi kasus yang mengakibatkan orang meninggal," kata dia.
Sebelumnya, insiden penembakan terhadap lima orang PMI nonprosedural oleh APMM terjadi pada Jumat (24/1) pukul 03.00 dini hari waktu Malaysia.
Insiden penembakan tersebut mengakibatkan seorang pekerja migran meninggal dunia, satu orang lainnya dalam kondisi kritis, dan tiga orang dirawat di beberapa rumah sakit di Selangor, Malaysia. (Ant/I-2)
RUU Perampasan Aset dibutuhkan untuk memperbaiki sistem hukum yang masih lemah terhadap hasil kejahatan yang merugikan keuangan Negara.
RUU ini tidak hanya berorientasi pada penindakan, tetapi juga pada pemulihan aset negara (asset recovery) sebagai bagian penting dari keadilan substantif.
Sebagian siswa cenderung terlalu dimanja dan setiap persoalan kecil dilaporkan kepada orang tua, bahkan berujung pada kriminalisasi guru.
Struktur insentif politik Indonesia yang masih tersentralisasi membuat kompetisi elit nasional tetap berlanjut di level daerah.
Pembaruan UU Pemilu merupakan mandat yang telah diberikan pimpinan DPR RI kepada Komisi II untuk dibahas secara mendalam.
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved