Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
PAKAR hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menilai pemerasan yang dilakukan oleh personel merupakan penyakit kronis di tubuh Polri. Ia menduga pemerasan tidak hanya dilakukan kepada masyarakat tetapi juga sesama personel Polri.
"Pemerasan itu penyakit kronis di kepolisian, karena tidak hanya terjadi eksternal, internal saja kabarnya naik pangkat dan jabatan saja ada tarifnya," kata Fickar, kepada Media Indonesia, Senin (27/1).
Fickar mengatakan ada kurikulum pendidikan yang keliru dipahami oleh personel yang terlibat pemerasan, yakni pemahaman bahwa jabatan di organisasi itu seluruhnya dalam kerangka pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat. Ia mengatakan personel yang bermasalah justru mencari uang atau berbisnis ketika bertugas.
"Oknum-oknum polisi yang terjebak melakukan kejahatan itu keliru memahaminya sebagai urusan bisnis, sehingga langkahnya selalu mencari untung, padahal sudah dibayar gajinya oleh rakyat melakui pajak pada negara," katanya.
"Seharusnya ditekankan pada program perekrutan sejak awal (soal hukuman pemerasan), sehingga jika terjadi penyimpangan hukumannya langsung pecat," tambahnya. (Faj/I-2)
MANTAN Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro masuk dalam daftar 54 personel Polri yang dimutasi pada Februari 2026. Mutasi tersebut dilakukan di tengah proses pemberhentian tidak hormat
Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menerbitkan status daftar pencarian orang (DPO) terhadap bandar narkoba Erwin Iskandar alias Ko Erwin.
Ketua Divisi Riset dan Dokumentasi Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Hans Giovanny Yosua mengingatkan agar Polri tidak disalahgunakan.
WAKIL Menteri HAM. Mugiyanto mendukung penggunaan bodycam bagi anggota Polri. Itu bagian dari pegawasan setelah maraknya kekerasan oleh aparat kepolisian.
Peneliti CSIS Nicky Fahrizal menyebut kultur kekerasan di Polri berakar dari kurikulum pendidikan yang masih militeristik. Perlu dekonstruksi total pada SPN dan sistem meritokrasi.
Indonesia Corruption Watch mengkritik Komisi Pemberantasan Korupsi yang melimpahkan laporan dugaan pemerasan 43 anggota Polri ke Kedeputian Korsup.
Abdul Fickar Hadjar menilai vonis 4,5 tahun penjara terhadap eks Direktur Utama atau Dirut PT ASDP Indonesia Ferry Ira Puspadewi dalam kasus korupsi bukan kriminalisasi, ia masih bisa banding
penangkapan mahasiswi ITB berinisial SS merupakan tindakan yang berlebihan. SS ditangkap polisi karena membuat meme tentang Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto.
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, kata Fickar, harus tegas dan berani memecat seluruh pegawai supaya bisa menjadi pelajaran dan efek jera secara sistemik bagi pegawai lain.
Abdul meyakini mereka menerima sesuatu imbalan dari oknum pemagaran laut.
KPK memperbarui poster pencarian Harun. Empat foto terbaru dia dipublikasikan ke publik.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved