Pelantikan Kepala Daerah Serentak Dinilai Permudah Sinkronisasi Program Pusat-Daerah

PELANTIKAN kepala daerah hasil Pilkada 2024 secara serentak dinilai dapat mempermudah sinkronisasi program pemerintah pusat maupun daerah. Direktur Democracy And Election Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia Neni Nur Hayati mencontohkan, program yang mungkin tersinkroniasi dengan mudah adalah Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Karena sinkronisasi lebih mudah, ada keseragaman program untuk mendukung program dari pusat, misal Makan Bergizi Gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, dan lainnya," ujarnya kepada Media Indonesia, Sabtu (25/1).

Kendati demikian, Neni menggarisbawahi bahwa efektivitas akselerasi program pusat ke daerah itu dikembalikan ke komitmen politik masing-masing kepala daerah terpilih. Ia menilai, selama ini, janji kampanye para kepala daerah menjadi hambatan untuk menyinkronisasikan program secara vertikal.

Baca juga : Jelang Dilantik, Kepala Daerah Terpilih Diingatkan Soal Program Pemerintah Pusat

"Terutama perbedaan prioritas. Dan masing-masing daerah kan punya kepentingan," jelas Neni.

Selain itu, hambatan lainnya juga dapat terjadi pada faktor politik yang bisa jadi bertentangan dengan kebijakan pusat. Menurut Neni, hal tersebut perlu diantisipasi dengan memitigasi risiko yang bakal terjadi.

Sekitar 270 kepala daerah terpilih rencananya akan dilantik langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan pada 6 Februari mendatang. 

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menjelaskan, pelantikan tersebut menyasar pada kepala daerah yang hasil pemilihannya tidak disengketakan di Mahkamah Konstitusi.

Terpisah, pakar hukum pemilu dari Universitas Indonesia, Titi Anggraini, menilai sinkronisasi program pembangunan daerah sejatinya telah didesain sejak penyusunan visi, misi, dan program kampanye para pasangan calon. Oleh karenanya, ia mengatakan secara konseptual tidak akan terlalu banyak perbedaan antara pusat dan daerah. (Tri/M-3)