Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
WARISAN kelam pemerintahan Joko Widodo dinilai masih membayangi program pemberantasan korupsi dalam 100 hari pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Direktur Eksekutif LP3ES Fahmi Wibawa menagtakan, Prabowo harus mengambil langkah cepat agar keluar dari bayang-bayang Jokowi.
"Presiden Prabowo masih bergelut dengan warisan pemerintah Jokowi yang koruptif sampai-sampai masuk dalam tokoh koruptor dunia," ujarnya dalam webinar bertajuk Evaluasi Krtis 100 Hari Pemeritnahan Prabowo Bidang Politik dan Pemberantasan Korupsi, Kamis (23/1).
Setidaknya, Fahmi menyebut ada ada enam warisan kelam yang ditinggalkan Jokowi ke pemerintahan Prabowo. Keenamnya adalah sesat pikir pemberantasan korupsi, revisi undang-undang yang berujung pada pelemahan KPK, krisis keteladahanan dan runtuhnya moralitas pemimpin.
Lalu, politisasi politik antikorupsi, cengkraman oligarki yang semakin kuat, serta runtuhnya muruah KPK dan BPK. Menurut Fahmi, Presiden Prabowo harus mengambil langkah konkret untuk keluar dari bayang-bayang warisan kelam yang ditinggalkan Jokowi.
"Di antaranya bahwa, Prabowo ini sudah menganggap korupsi menjadi penyakit kanker stadium 4, yang sangat merusak negara. Sehingga apapun dilakukan untuk menyelematkan negara. Itu mindset beliau," terangnya.
Ketegasan Prabowo lain juga terlihat dari pernyataannya yang menganalogikan pemberantasan korupsi agar dimulai dari kepalanya. Selain itu, Fahmi mengatakan bahwa Presiden Prabowo memiliki instrumen yang lengkap saat ini untuk melakukan penegakan hukum terakit korupsi.
"Hanya saja kita belum lihat selama tiga bulan ini. Modalitas yang begitu besar itu, ktia tidak melihat sama sekali kecuali hanya di tingkat discourse saja," pungkasnya. (P-5)
Presiden Prabowo Subianto dan Raja Charles III menunjukkan sisi hangat diplomasi internasional saat berdiskusi soal konservasi lingkungan sambil menikmati secangkir teh hangat
Jikalahari menilai langkah Presiden Prabowo Subianto mencabut izin 28 perusahaan sumber daya alam (SDA) di Sumatra merupakan koreksi awal penggunaan hutan yang mengesampingkan lingkungan
KLH menjalankan penegakan hukum lingkungan menyusul keputusan Presiden Prabowo Subianto mencabut izin 28 perusahaan yang menyebabkan bencana banjir di sumatra
LBH Padang menuntut payung hukum tegas seperti Keppres dalam pencabutan 28 izin lingkungan oleh Presiden Prabowo Subianto agar lahan tidak jatuh ke tangan BUMN atau aparat.
PRESIDEN Prabowo Subianto mencabut izin 28 perusahaan setelah bencana banjir Sumatra. LBH Padang Adrizal mengingatkan agar memastikan lahan bekas konsesi tak dialihkan
LBH Padang menyoroti langkah Presiden Prabowo Subianto yang mencabut izin 28 perusahaan setelah bencana banjir Sumatra tak boleh hanya pencitraan atau lip service negara
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak segera memanggil Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi kuota haji 2023-2024.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
POLEMIK ijazah Jokowi yang terus berlarut dinilai tidak lagi menyentuh kepentingan publik dan cenderung bergeser menjadi isu politik yang diproduksi berulang.
Lima menteri turut tergugat, yakni Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri ATR/BPN, Menteri ESDM, dan Menteri Investasi dan Hilirisasi.
Profil lengkap Jenderal Gatot Nurmantyo. Simak rekam jejak karier Panglima TNI ke-16, pemikiran Proxy War, hingga peran di gerakan KAMI.
Relawan Jokowi mengklaim Presiden Jokowi telah memaafkan Eggy Sudjana dan Damai Hari Lubis. Polisi diminta mempertimbangkan pencabutan status tersangka.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved