Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
WARISAN kelam pemerintahan Joko Widodo dinilai masih membayangi program pemberantasan korupsi dalam 100 hari pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Direktur Eksekutif LP3ES Fahmi Wibawa menagtakan, Prabowo harus mengambil langkah cepat agar keluar dari bayang-bayang Jokowi.
"Presiden Prabowo masih bergelut dengan warisan pemerintah Jokowi yang koruptif sampai-sampai masuk dalam tokoh koruptor dunia," ujarnya dalam webinar bertajuk Evaluasi Krtis 100 Hari Pemeritnahan Prabowo Bidang Politik dan Pemberantasan Korupsi, Kamis (23/1).
Setidaknya, Fahmi menyebut ada ada enam warisan kelam yang ditinggalkan Jokowi ke pemerintahan Prabowo. Keenamnya adalah sesat pikir pemberantasan korupsi, revisi undang-undang yang berujung pada pelemahan KPK, krisis keteladahanan dan runtuhnya moralitas pemimpin.
Lalu, politisasi politik antikorupsi, cengkraman oligarki yang semakin kuat, serta runtuhnya muruah KPK dan BPK. Menurut Fahmi, Presiden Prabowo harus mengambil langkah konkret untuk keluar dari bayang-bayang warisan kelam yang ditinggalkan Jokowi.
"Di antaranya bahwa, Prabowo ini sudah menganggap korupsi menjadi penyakit kanker stadium 4, yang sangat merusak negara. Sehingga apapun dilakukan untuk menyelematkan negara. Itu mindset beliau," terangnya.
Ketegasan Prabowo lain juga terlihat dari pernyataannya yang menganalogikan pemberantasan korupsi agar dimulai dari kepalanya. Selain itu, Fahmi mengatakan bahwa Presiden Prabowo memiliki instrumen yang lengkap saat ini untuk melakukan penegakan hukum terakit korupsi.
"Hanya saja kita belum lihat selama tiga bulan ini. Modalitas yang begitu besar itu, ktia tidak melihat sama sekali kecuali hanya di tingkat discourse saja," pungkasnya. (P-5)
Prabowo menjelaskan bahwa Indonesia menempatkan Inggris sebagai mitra yang sangat strategis, terutama dalam mendukung akselerasi ekonomi nasional.
PRESIDEN Prabowo Subianto mencabut izin 28 perusahaan pelanggar kawasan hutan. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menegaskan bahwa kebijakan tersebut tidak boleh berhenti
BUPATI Pati Sudewo terkenal operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Mensesneg Prasetyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo Subianto berkalil-kali mengingatkan
Presiden Prabowo Subianto memerintahkan pencabutan izin 28 perusahaan yang terbukti melanggar aturan pengelolaan kawasan hutan dan sumber daya alam (SDA)
Simak profil lengkap Thomas Djiwandono, keponakan Prabowo yang diusulkan menjadi Deputi Gubernur BI. Fokus pada karier, pendidikan, dan visi ekonomi.
Indonesia dan Inggris luncurkan Kemitraan Pertumbuhan Ekonomi di London. Fokus pada penghapusan hambatan nontarif dan investasi energi bersih.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak segera memanggil Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi kuota haji 2023-2024.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
POLEMIK ijazah Jokowi yang terus berlarut dinilai tidak lagi menyentuh kepentingan publik dan cenderung bergeser menjadi isu politik yang diproduksi berulang.
Lima menteri turut tergugat, yakni Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri ATR/BPN, Menteri ESDM, dan Menteri Investasi dan Hilirisasi.
Profil lengkap Jenderal Gatot Nurmantyo. Simak rekam jejak karier Panglima TNI ke-16, pemikiran Proxy War, hingga peran di gerakan KAMI.
Relawan Jokowi mengklaim Presiden Jokowi telah memaafkan Eggy Sudjana dan Damai Hari Lubis. Polisi diminta mempertimbangkan pencabutan status tersangka.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved