Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
KOMISI Pemberantasan Korupsi mengungkapkan kepatuhan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) anggota Kabinet Merah Putih (KMP) per 17 Januari 2025 baru mencapai 81%.
"Tercatat dari total 124 wajib lapor, sejumlah 101 (wajib lapor) telah menyampaikan LHKPN-nya atau mencapai sekitar 81%," kata Tim Juru Bicara KPK Budi Prasetyo saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (17/1).
Budi menerangkan dari 52 pejabat menteri/kepala lembaga setingkat menteri, sejumlah 46 orang telah melaporkan LHKPN-nya.
Kemudian dari 57 wakil menteri/wakil kepala lembaga, sejumlah 46 orang telah menyampaikan laporan harta kekayaannya.
Selanjutnya dari 15 utusan khusus/penasihat khusus/staf khusus, sejumlah sembilan orang telah menyerahkan LHKPN kepada KPK.
"KPK juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, dan instansi terkait untuk mengingatkan kembali para wajib lapor yang belum menyampaikan LHKPN-nya agar segera melaporkannya sebelum batas waktu 21 Januari 2025," ujar Budi.
Budi mengatakan KPK terbuka untuk melakukan pendampingan dan bantuan dalam pengisian dan pelaporan, apabila terdapat kendala dalam pengisian LHKPN.
LHKPN yang telah diterima selanjutnya akan dilakukan verifikasi administratif oleh KPK dan akan dipublikasikan pada laman e-lhkpn.kpk.go.id.
LHKPN adalah salah satu instrumen pencegahan dan merupakan bentuk transparansi pejabat publik atas kepemilikan aset dan hartanya. Sehingga masyarakat bisa secara terbuka ikut memantau dan melakukan pengawasan.
"Masyarakat bisa mengaksesnya secara terbuka sebagai bentuk transparansi dan pelibatan publik dalam pemberantasan korupsi," tuturnya. (Ant/I-2)
Presiden Prabowo Subianto memimpin Rapat Terbatas bersama jajaran Menteri Kabinet Merah Putih untuk membahas strategi menghadapi dinamika perekonomian global.
PERNYATAAN Ahmad Muzani yang menyentil para menteri Kabinet Merah Putih dianggap signifikan. Sentilan itu terkait kinerja menteri yang kerap menjadi beban Presiden Prabowo Subianto.
MENTERI sekretaris negara, sekaligus Juru Bicara Presiden RI Prasetyo Hadi menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto rutin mengevaluasi menteri-menteri Kabinet Merah Putih.
“Saya tidak ada rencana mau reshuffle. Sementara saya menilai tim saya bekerja dengan baik. Kita buktikan minggu demi minggu hasil capaian yang kita lakukan,”
Fenomena isu persaingan ini, kata Hensa, tidak hanya terjadi di Kementerian-Kementerian tertentu, tetapi juga di beberapa kementerian lain.
Sufmi Dasco Ahmad bertemu Presiden kelima RI sekaligus Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri. Pertemuan itu belum membahas soal mengajak PDIP masuk di Kabinet Merah Putih.
Dua menteri dalam kabinet pemerintahan Prabowo Subianto yakni Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menemui Jokowi.
Intinya, kata Pras, makna merapatkan barisan itu tidak selalu sedang ada sesuatu, tapi itu untuk menjaga semangat para menterinya.
Ada yang politikus, akademisi, ilmuwan, hingga aktivis.
Merespons itu, Widi mengaku telah melakukan pelaporan LHKPN sesuai prosedur.
Widiyanti tidak mencatatkan kepemilikan utang. Jika ditotal, aset dia senilai Rp5,43 triliun.
LHKPN juga berguna dalam penindakan korupsi karena dapat dijadikan informasi bagi aparat penegak hukum untuk mendeteksi rasuah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved