Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
KOMISI Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI agar mendesain ulang aturan keserentakan pemilu dan pilkada. Hal ini untuk menghindari kematian petugas pemilu saat bertugas.
Wakil Ketua internal Komnas HAM Pramono Ubaid Tanthowi menuturkan pihaknya sudah melakukan pemantauan pemilu sejak awal 2023.
“Kami sudah bekerja di beberapa isu, salah satunya adalah kematian petugas pemilu, sampai penyelenggaraan pilkada kami bekerja. Kita tahu angka kematian petugas pemilu menurun karena ada sejumlah langkah yang diambil dari KPU. Tetapi, angka kematian masih cukup tinggi padahal kita tahu hidup adalah hak asasi paling dasar manusia,” tegas Ubaid, Rabu (15/1).
Ubaid menegaskan penting bagi seluruh stakeholder agar bisa memberi jaminan hidup, hak kesehatan, dan pekerjaan yang layak bagi seluruh petugas penyelenggara pemilu.
Pasalnya, Ubaid mengaku Komnas HAM masih menemukan petugas pemilu yang sakit saat bertugas. Tak hanya itu, ketika menjalankan tugas , masih adanya petugas pemilu yang bekerjanya melampaui batas kewajaran manusia.
“Jadi, dalam konteks ini berlaku prinsip demokrasi seberapapun mahalnya itu tak boleh mengorbankan manusia,” tuturnya.
Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM Anis Hidayah pun mendorong adanya desain ulang keserentakan pemilu dan pilkada untuk meminimalisir adanya pelanggaran HAM yang selama ini terus terjadi.
“Yang kedua, terkait dengan sistem proporsional terbuka, dan penambahan jumlah petugas pemilu. Perbaikan tata kelola pemilu dengan menekankan perbaikan rekrutmen petugas pemilu dengan batas usia maksimal paling tua 55 tahun,” tutur Anis.
“Menguatkan kapasitas sumber daya. Memberikan pembekalan dan pelatihan bantuan dasar hidup,” tambahnya.
Anis juga menambahkan penyelenggara pemilu wajib memberikan penguatan kesiapsiagaan infrastruktur kesehatan terhadap petugas pemilu yang terdiri dari kesiapsiagaan petugas kesehatan, serta mekanisme ke rumah sakit.
“Peningkatan jaminan bagi petugas pemilu, dan memastikan pembatasan kerja bagi petugas pemilu, tidak boleh lagi diberikan beban lagi selain tugas yang seharusnya dikerjakan,” tandasnya. (Ykb/M-3)
Pembahasan RUU KUHAP perlu diperpanjang dan tidak terburu-buru dalam mengejar target pengesahan.
Penilaian ini, lanjut menag, menjadi kesempatan strategis untuk menelaah kebijakan pendidikan di lingkungan Kemenag.
KOALISI Kawal Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat yang diinisiasi Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) menekankan ada dua tujuan dari Undang-Undang Masyarakat Adat.
Pemerintah harus mengambil sikap tegas untuk mencegah kasus intoleransi terjadi di kemudian hari.
Komnas HAM menyatakan bahwa pembubaran kegiatan retret remaja Kristen di Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat merupakan bentuk pelanggaran terhadap nilai-nilai hak asasi manusia.
PEMERINTAH melalui Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) melangsungkan kick off revisi Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang HAM bersama para pakar dan ahli.
Kamil bersama petugas kesehatan lainnya nampak sedang mengobati seorang petugas yang kakinya terluka akibat terkena batu.
Badan Gizi Nasional akan mempersiapkan petugas pelaksana program makan bergizi gratis. Ia mengatakan akan ada tiga petugas dalam satu unit layanan di setiap daerah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved