Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
KEPALA Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan akan mempersiapkan petugas pelaksana program makan bergizi gratis. Ia mengatakan akan ada tiga petugas dalam satu unit layanan di setiap daerah.
“Pada setiap unit pelayanan, kita akan tempatkan tiga orang untuk melaksanakan, yaitu manajer, pengawas gizi dan ahli gizi serta ahli keuangan. Kita sudah mendidik orang dan sudah ada orang untuk menjadi calon manajer,” katanya katanya kepada Media Indonesia di Gedung DPR RI pada Selasa (17/9).
Baca juga : Prabowo Bentuk 4 Lembaga Baru, Ini Bocorannya
Untuk mendukung keberhasilan program, sambungnya, Badan Gizi Nasional akan membuka menambah tenaga baru melibatkan masyarakat daerah.
“Nanti juga akan ada rekrutmen untuk masuk ke daerah-daerah. Ada juga ibu-ibu di daerah yang bisa berkesempatan untuk terlibat dalam program ini, kami pastikan yang terlibat adalah orang-orang lokal,” katanya.
Dadan menjelaskan Badan Gizi juga akan membuka kerja sama dengan dengan pihak swasta dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis.
Baca juga : Momentum Perbaikan Gizi Nasional
“Pihak ketiga seperti swasta dimungkinkan untuk bekerja sama dan berkontribusi misalnya para pemilik catering dan lainnya, serta para orangtua murid yang terkumpul dalam organisasi sekolah juga bisa menyelenggarakan program ini, semuanya akan diawasi dan mengikuti standar dari badan gizi,” imbuhnya.
Menurutnya, apabila program tersebut dibiayai oleh anggaran negara, perlu ada sistem tender untuk bekerja sama dengan swasta. Sedangkan, apabila program pembiayaannya berasal dari investasi, Dadan mengatakan akan dilakukan seleksi secara transparan.
“Tapi sejauh ini belum ada (investasi) karena ini baru akan dilaksanakan,” pungkasnya. (H-3)
Hingga saat ini mega proyek MBG ini sudah berjalan 1 tahun 2 bulan. Dan target penerima manfaatnya 82,9 juta yang terdiri dari ibu hamil, menyusui, anak balita.
Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan operasional 47 SPPG hingga hari ke-9 Ramadan 2026. Temuan: roti berjamur hingga telur busuk di menu Makan Bergizi Gratis.
Badan Gizi Nasional (BGN) meluruskan informasi yang beredar terkait besaran alokasi anggaran dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Badan Gizi Nasional (BGN) tegaskan informasi pembukaan PPPK Tahap 3 adalah hoaks. Simak klarifikasi resmi dan cara cek pendaftaran asli di sini.
Pemkab mengeklaim telah menyampaikan klarifikasi dan laporan mendalam saat agenda evaluasi bersama Badan Gizi Nasional (BGN).
ICW meminta KPK mengawasi 1.179 SPPG milik Polri karena dinilai berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan ketimpangan pengelolaan dana hingga Rp2,2 triliun per tahun.
Kasus ini bermula dari unggahan seorang penumpang yang mengaku kehilangan tumbler Tuku miliknya setelah tertinggal di gerbong KRL.
Komnas HAM mendorong KPU RI agar mendesain ulang aturan keserentakan pemilu dan pilkada untuk menghindari kematian petugas pemilu saat bertugas
Kamil bersama petugas kesehatan lainnya nampak sedang mengobati seorang petugas yang kakinya terluka akibat terkena batu.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved