Punya Bukti Kuat, Ketua KPK Yakin Kalahkan Hasto di Praperadilan

KETUA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto yakin lembaga yang dipimpinnya akan mengalahkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dalam sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sebab, Lembaga Antirasuah tidak sembarangan dalam memberikan status tersangka kepada politikus itu.

“Kami sudah mempersiapkan segala sesuatunya, kita punya tim, ibarat kata ini pembuktian secara formil kita sudah siapkan,” tegas Setyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (14/1).

Setyo enggan memerinci barang bukti penetapan tersangka terhadap Hasto yang dimiliki pihaknya. Berkas itu akan dibuka dalam persidangan, nanti.

Baca juga : Hasto Bisa Ditahan meski Praperadilan Bergulir

“Apalagi lagi kalau kemudian tuntutannya atau masuknya kepada yang materiil juga, misalkan hakim tunggalnya minta pun juga kami akan siapkan,” ucap Setyo.

Setyo menegaskan, bukti yang dimiliki KPK kuat untuk menjelaskan Hasto sebagai tersangka dugaan suap dalam proses pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR. Berkas itu juga diyakini bakal menang dalam sidang tindak pidana korupsi.

“Kami juga akan berusaha membuktikan bahwa peristiwa, bahwa perbuatan yang dilakukan HK (Hasto Kristiyanto) terhadap penyuapan, perbuatan penyuapan, perintangan itu peristiwanya ada, dan itu adalah melanggar hukum,” tegas Setyo.

Baca juga : Hasto Bawa Surat Praperadilan untuk KPK

Sebelumnya, Hasto mengajukan praperadilan atas penetapan tersangka dari KPK. Dia terseret kasus dugaan suap dalam proses PAW anggota DPR yang juga menjerat buronan Harun Masiku.

“PN Jakarta Selatan pada hari Jumat, tanggal, 10 Januari 2025, telah menerima permohonan praperadilan yang diajukan oleh pemohon Hasto Kristiyanto dan sebagai pihak termohon yaitu KPK RI,” kata Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Djuyamto melalui keterangan tertulis, Jumat, 10 Januari 2025.

Gugatan Hasto tertuang dalam perkara nomor 5/Pid.Pra/2025/PN.Jkt.Sel. Djuyamto menjadi hakim tunggal dalam praperadilan tersebut.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan juga sudah menetapkan sidang perdana untuk gugatan itu yakni pada 21 Januari 2025. Agenda pertama yakni pemanggilan para pihak terkait. (P-5)