Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI pemberantasan korupsi (KPK) menanggapi pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, yang menyebut instansinya tidak punya kerjaan, sampai harus menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka. Omongan itu diabaikan, karena penyidik mau fokus menyelesaikan kasus.
“Kami lebih fokus kepada bagaimana untuk memenuhi atau melengkapi setiap unsur-unsur pasal yang dipersangkakan,” kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu di Jakarta, Sabtu, 11 Januari 2025.
Asep mengatakan, pihaknya tengah fokus mencari bukti dan memperkuat konstruksi perkara untuk menyeret Hasto ke persidangan. KPK menilai komentar Megawati tidak perlu didalami mendalam, karena di luar konteks penyidikan.
“Jadi pemeriksaan saksi-saksi, tersangka, upaya paksa lain, penggeledahan, penyitan dan lain-lain dimaksudkan untuk kita benar-benar mencari informasi dan juga bukti-bukti terkait dengan perkara yang sedang kita tangani,” ucap Asep.
Sebelumnya, Megawati mengeklaim menjadi pihak yang membentuk KPK. Dalam pidato politik HUT ke-52 , Megawati menyinggung bahwa saat masih menjabat sebagai Presiden ke-5, ia mendirikan Mahkamah Konstitusi (MK).
Saat mendirikan MK tersebut, ia juga mengeklaim ikut mencarikan lokasi yang kelak menjadi Gedung MK. Kendati demikian, Megawati menilai bahwa MK saat ini sudah menjadi mainan. Padahal, MK merupakan peradilan yang mengurus konstitusi, sehingga kehilangan muruah.
"Belum lagi apa coba? KPK," ujarnya di Sekolah Partai PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta, Jumat, 10 Januari 2025.
Terkait KPK, Megawati ingin agar lembaga antirasuah itu dapat bekerja dengan benar. Namun, ia mempertanyakan kinerja KPK saat ini yang justru hanya berfokus mengusut Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.
"KPK masak enggak ada kerjaan lain? Yang dituding, yang diubrek-ubrek hanya Pak Hasto iku wae (saja)" kata Megawati. (Z-9)
Presiden Prabwo Subianto menegaskan kepada para hakim untu menjatuhkan putusan yang benar-benar adil dan bebas dari keraguan.
Sekretaris Jenderal Serikat Nasional Pelestari Tosan Aji Nusantara (Senapati Nusantara), Hasto Kristiyanto, membuka secara resmi Rapat Kerja Agung (RKA) Senapati Nusantara
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Konsolidasi nasional BMI ini untuk menyatukan pola gerak organisasi BMI dalam menjalankan hasil rekomendasi Kongres VI PDI Perjuangan.
Hasto Kristiyanto menuntaskan 10K Borobudur Marathon 2025 dengan waktu 81 menit, memperbaiki rekor pribadinya tujuh menit. Ia menilai capaian ini sebagai simbol ketekunan
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengapresiasi Borobudur Marathon 2025 yang berstatus Elite Label.
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri meluruskan pemahaman mengenai sistem politik Indonesia. Ia menguraikan sistem presidensial yang dianut Indonesia.
KETUA Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa partainya tidak mengambil posisi sebagai oposisi terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Dinamika pembahasan revisi Undang-Undang Pemilihan Umum memasuki fase baru menyusul mencuatnya perdebatan mengenai syarat pembentukan fraksi di DPR.
Partai politik yang melenggang ke Senayan harus memiliki keterwakilan yang utuh di setiap pos kerja DPR.
Penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi mengaburkan prinsip supremasi sipil, karena Polri berpotensi menjadi subordinat kepentingan politik sektoral.
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved